Maksimalkan Program Tol Laut, Pemerintah Gandeng BUMN dan Swasta

Pemerintah terus menggenjot program tol laut demi mempermudah distribusi logistik di Tanah Air.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 24 Okt 2018, 19:15 WIB
Petugas berjaga didekat KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut logistik Natuna di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). Tol Laut tersebut bertujuan menekan disparitas harga di Natuna. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus menggenjot program tol laut demi mempermudah distribusi logistik dari bagian barat Indonesia menuju kawasan timur. Salah satu langkahnya yakni dengan merangkul pihak BUMN dan swasta untuk berpartisipasi bersama.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, program tol laut ini penting demi menurunkan disparitas harga barang produktif di Timur Indonesia seperti pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Tidak mudah memang bagi kami menjalankannya. Kami bekerja sama dengan swasta dan bumn menjalankan 15 trayek tol laut yang hari ke hari makin efisien demi mengurangi disparitas harga di indonesia bagian timur, khususnya Natuna," kata dia di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Namun begitu, ia menyatakan, distribusi barang produktif menuju Indonesia bagian timur hingga kini masih terbilang belum maksimal. Sehingga, lanjutnya, ia coba menarik pihak BUMN dan swasta untuk bekerjasama.

"Oleh karenanya saya menugaskan sektor swasta dan BUMN bekerja sama mengangkut barang-barang seperti rumput laut, ikan, kayu , dan sebagainya. Inisiatif ini sudah membuahkan hasil ada suatu manfaat bisnis baru," sambungnya.

Selain tol laut, Menteri Budi mengungkapkan, pemerintah juga membangun tol udara. Lewat tol udara, sambung dia, berton-ton logistik dapat didistribukan dan mensubsidi penumpang.

"Sebagai catatan, kesetaraan wilayah dalam infrastruktur menjadi konsen dari kami. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan tidak saja ada di perkotaan, tapi juga di desa-desa," ujarnya.

Hingga kini tercatat, ia mengatakan, sudah dibangun 10 proyek yang mana jumlah itu dirasanya belum cukup. Ada tujuh bandara dibangun dan tiga yang direvitalisasi untuk menyatukan NKRI, yang terdiri dari pulau-pulau.

"Tugas kita untuk mempersatukan di antaranya dengan konektivitas. Apa yang kita lakukan dengan Indonesia Sentris menjadi relevan," tegasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya