Liputan6.com, Jakarta - Data pangan yang telah dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) khususnya soal beras, banyak diapresiasi beberap pihak. Seperti salah satunya Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat.
Anggota Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khoduri mengatakan, data yang dikeluarkan BPS tersebut harus menjadi momentum untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan menyejahterakan rakyat, termasuk petani.
"Data dari metode pengumpulan data yang baru ini mesti disyukuri. Setelah ini mestinya tidak perlu ada lagi pro kontra dan polemik terkait data produksi padi dan beras," ujar Khudori dalam keterangannya, Kamis (25/10/2018).
Baca Juga
Advertisement
Apresiasi juga perlu diberikan kepada pemerintahan saat ini yang legowo merilis data baru. Jika pemerintahan saat ini hanya memikirkan elektabilitas dan pencitraan, tentu ini tak perlu dirilis karena potensial menggerus elektabilitas. Karena itu, rilis ini mestinya juga diapresiasi oleh pihak oposisi pemerintah.
“Tidak perlu ada yang merasa bersalah dan atau merasa sebagai pemenang setelah rilis data ini. Ini kesalahan kolektif, semacam dosa turunan. Kesalahan sudah berlangsung selama puluhan tahun, setidaknya sejak 1997," tambahnya.
Dia berpendapat, jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dari pusat hingga daerah tidak perlu berkecil hati. Momentum ini mesti dijadikan langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik, yang tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi, tapi juga menyejahterakan rakyat.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Nilai Tukar Petani
Sebelumnya, Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) per September 2018 naik mencapai 103,17 atau 0,59 perses dibandingkan periode Agustus 2018.
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) I Ketut Kariyasa menjelaskan, kenaikan indeks harga yang diterima petani menunjukan peningkatan kesejahteraan petani di tanah air.
"Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di Indonesia. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani," ujar Kariyasa.
Ketut menambahkan, deflasi yang disebabkan penurunan harga bahan makanan juga menunjukan hasil upaya meningkatkan produksi komoditas pangan. Menurutnya, patut disyukuri bahwa pembangunan pertanian di tanah air terus menunjukan hasilnya.
BPS juga mencatat pada September 2018 terjadi deflasi di perdesaan di Indonesia sebesar 0,59 persen yang disebabkan oleh kelompok bahan makanan cukup besar. Sementara indeks konsumsi rumah tangga lainnya naik.
Advertisement
