Liputan6.com, Jakarta - Sepanjang tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 19 kepala daerah. Teranyar, adalah Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Dia ditetapkan tersangka kasus suap dan gratifikasi.
Korupsi bukan hanya menyasar kepala daerah sebagai pejabat eksekutif, tapi juga legislatif di daerah. Dua hari selang OTT di Cirebon, KPK kembali menangkap delapan anggota DPRD. Kali ini DPRD Kalimantan Tengah yang diubek oleh lembaga antirasuah itu.
Advertisement
Ongkos politik yang mahal, menjadi serangan balik para elite parpol ketika ada koleganya yang terjerat korupsi. Mahar miliaran rupiah dari parpol untuk tiket maju pilkada juga sudah menjadi rahasia umum.
Melihat maraknya praktik korupsi yang telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan di RI, bukan hal yang luar biasa apabila rakyat menuntut capres dan cawapres di Pilpres 2019 memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Setelah sebelumnya merdeka.com melihat komitmen pasangan nomor 01 Jokowi-Ma'ruf tentang pemberantasan korupsi, lalu bagaimana pesaingnya nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga?
Dilihat dari visi misi Prabowo-Sandiaga, pasangan yang diusung oleh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN ini memiliki janji untuk mencegah korupsi terjadi di birokrasi Indonesia. Dengan cara penerapan manajemen terbuka dan akuntabel.
"Termasuk kerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman," tulis visi misi Prabowo-Sandiaga dikutip merdeka.com, Sabtu (27/10/2018).
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tindak Tegas Koruptor
Dalam janjinya, Prabowo-Sandiaga juga akan menindak tegas para koruptor, pengedar narkoba dan pelaku perdagangan manusia. Dengan cara, penegakan hukum yang adil dan transparan.
Mereka juga komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi di semua lini dengan cara manajemen terbuka dan akuntabel.
"Mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan, guna mencegah manipulasi dan korupsi," jelas Prabowo-Sandiaga.
Salah satu pelaku korupsi yang kerap ditangkap KPK adalah politisi. Baik di eksekutif dan legilsatif, pusat maupun daerah. Cara pencegahan korupsi dalam lini ini juga dilihat Prabowo-Sandiaga dengan cara melakukan kedaulatan tata kelola partai politik yang baik.
Namun, Prabowo-Sandiaga tak menjabarkan detil bagaimana tata kelola yang baik tersebut. Tapi di sisi lain, Prabowo-Sandiaga juga dalam janjinya, ingin memperkuat lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi rakyat.
Advertisement
