Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menaruh harapan besar terhadap peningkatan kinerja pengelolaan perbatasan. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pembangunan Perbatasan Negara Tahun 2018, di Kota Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (27/10/2018).
Tjahjo mengatakan bahwa gelaran Rapat Koordinasi BNPP tahun 2018 kali ini untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan 2015-2019.
Advertisement
"Kemudian hasil evaluasi dan pengendalian yang dapat kita lakukan bersama ini selanjutnya akan kita gunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal yang bersifat teknokratik bagi Rencana Induk 2020-2024," ujarnya.
Tjahjo menjelaskan bahwa kunci dari peningkatan kinerja para pihak dalam pengelolaan perbatasan adalah Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas (KISS).
“Dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman dan beranda depan negara, sekaligus pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga. Maka, sasaran program Pengelolaan Perbatasan Negara, yaitu percepatan penyelesaian dan penegasan batas wilayah Negara, pembangunan sarana prasarana sosial dasar, pembangunan sarana prasarana perekonomian sektor unggulan, pembangunan sarana prasarana kewilayahan, serta pembangunan sarana prasarana pendukung strategis,” ucapnya.
Sementara itu, imbuh Tjahjo, program pengelolaan batas wilayah negara yang meliputi darat, laut, dan udara harus didukung dengan program pembangunan kawasannya dalam beberapa aspek. Aspek-aspek ini ialah penyelesaian tata ruang, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pembangunan perekonomian, konektivitas, dan pembangunan sarana prasarana pemerintahan.
“Telah dilakukan pembangunan tujuh PLBN terpadu, pengembangan tahap II tujuh PLBN terpadu berupa pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara dan aktivitas ekonomi masyarakat, serta penyiapan masterplan pembangunan 11 PLBN yang saat ini masih sedang disiapkan Inpresnya,” kata dia.
Salah satu komitmen Presiden Jokowi adalah mengubah wajah perbatasan. Menurut catatan BNPP, telah dibangun tujuh PLBN dari 187 kecamatan. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan langkah bersama yang dilakukan BNPP dan 17 kementerian/lembaga terkait.
“Selama 3 Tahun, sudah 7 PLBN yang dibangun dari total 187 kecamatan yang ada. Ini merupakan kolaborasi yang solid antar 17 kementerian/lembaga yang ikut terlibat," ujar Tjahjo.
Dalam upaya menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, agenda pengembangan ekonomi kawasan sekaligus peningkatan pelayanan sosial dasar perlu diselenggarakan secara lebih nyata. Tujuannya, agar warga masyarakat perbatasan dapat merasakan sentuhan dan fasilitasi dalam peningkatan kehidupannya melalui gerakan pembangunan yang dimotori oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor swasta.
“Perlu optimalisasi, kerja keras dan keterpaduan perencanaan/pelaksanaan antar K/L dan Pemerintah Daerah serta masyarakat/dunia usaha dalam Pengelolaan Perbatasan Negara untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS),” tutup Tjahjo.
(*)
