Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dan aparat keamanan, untuk memberikan rasa keadilan bagi wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T). Salah satunya melalui pelaksanaan program Bahan Bakar Minyak (BBM) atau BBM satu harga.
Project Coordinator BBM Satu Harga Retail Fuel Marketing Pertamina, Zibali Hisbul Masih, mengatakan Pertamina tidak hanya sekadar menyediakan lembaga penyalur untuk jalankan program BBM satu harga. Akan tetapi juga menjaga keberlanjutan pasokan BBM dari lembaga penyalur ke masyarakat agar tepat sasaran.
"Tantangan untuk menjaga keberlanjutan, isu pertama menyediakan di titik terpencil, kedua keberlanjutannya," kata Zibali, di Jakarta, Selasa (30/10/2018).
Baca Juga
Advertisement
Zibali menuturkan, dalam menjaga keberlanjutan penyaluran BBM satu harga, Pertamina kerap dihadapkan dengan berbagai tantangan. Di antaranya cuaca yang terkadang tidak bersahabat dan pengecer yang kerap menyerbu lembaga penyalur untuk mendapat BBM dengan harga yang terjangkau, kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh lebih mahal.
"Pengecer ini kita tangani secara khusus, kita perlu sampaikan kembali namanya satu harga di lembaga penyalur bukan pengecer. Pengecer ini tantangan khusus, misalkan karena di Papua pakai air tractor (pesawat pengangkut BBM) itu membawa BBM berapasitas 4 kl)," ujar dia.
"Masyarakat tahu begitu datang langsung antre. Ketika stok di SPBU habis mereka menjual Rp 30 ribu-Rp40 ribu per liter," papar dia.
Agar BBM yang dijual melalui program BBM satu harga bisa disalurkan sesuai sasaran, Pertamina menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Dia menyatakan, program BBM satu harga merupakan tanggungjawab bersama, agar masyarakat di wilayah 3T merasakan keadilan, menikmati BBM dengan harga yang sesuai dengan ketetapan pemerintah. Yaitu, solar subsidi Rp 5.150 per liter dan Premium Rp 6.450 per liter.
"Sangat penting koordinasi dengan pemda dan aparat. Ini tanggungjawab bersama. Jangan sampai tidak tepat sasaran BBM satu harga ini,” ujar dia.
Zibali mencontohkan, salah satu pemda yang mendukung keberlanjutan pasokan BBM satu harga adalah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
Di wilayah tersebut, masyarakat yang ingin membeli BBM di lembaga penyalur resmi harus menunjukan kartu identitas yang dibagikan pemerintah kabupaten, kemudian petugas lembaga penyalur akan mencocokan identitas kendaraan dengan kartu yang ditujukan.
Cara ini sangat ampuh untuk menjaga penyaluran BBM satu harga tepat sasaran. "Kita bekerjasama dengan aparat untuk bantu penyaluran. Cukup baik di Jayawijaya, pemdanya mencatat nomor kendaraan, orang hanya beli kalau bawa kartu itu. Tidak boleh pengecer-ngecer terutama dengan lokasi yang dekat SPBU," ujar dia.
Realisasi Pelaksanaan Program BBM Satu Harga Sepanjang 2018
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) terus merealisasikan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga di wilayah terdepan, terluar dan terpencil.
Saat ini perusahaan tersebut telah mengoperasikan 58 lembaga penyalur BBM satu harga. Project Coordinator BBM Satu Harga Retail Fuel Marketing Pertamina, Zibali Hisbul Masih, mengatakan pada 2018 yang merupakan tahap ke-2 BBM satu harga, Pertamina mendapatkan penugasan mengoperasikan 67 lokasi BBM satu harga.
Dengan beroperasinya lembaga penyalur di 58 titik, Pertamina telah merealisasikan 87 persen dari target tersebut.
"Saat ini sudah 87 persen dari target tahun ini," kata Zibali, di Jakarta, Selasa 30 Oktober 2018.
Ke-58 titik tersebut tersebar di seluruh Indonesia, yakni di wilayah Pertamina Marketing Operation Region I Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Riau 8 titik, Wilayah Marketing Operation Region II Sumatera Selatan, Lampung 3 titik, wilayah Marketing Operation Region V NTB dan NTT 10 titik.
Wilayah Marketing Operation Region VI Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan15 titik, Marketing Operation Region VII Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara sembilan titik dan di wilayah Marketing Operation Region VIII Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat sebanyak 13 titik.
"Lembaga penyalur BBM yang telah beroperasi, 21 diantaranya sudah diresmikan pemerintah dalam hal ini BPH Migas dan ESDM, namun demikian lembaga penyalur yang belum diresmikan tetap beroperasi dan melayani masyarakat,”tutur Zibali.
Atas beroperasinya 57 titik BBM satu harga, total lokasi BBM satu harga yang telah direalisasikan Pertamina sampai hari ini, untuk tahap I dan II sebanyak 112 titik. Setelah 54 titik direalisasikan pada tahap I 2017.
Dia mengungkapkan, program BBM satu harga merupakan program pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Program ini menjadi perhatian khusus pemerintah, agar masyarakat yang tinggal di wilayah 3T bisa merasakan harga BBM sesuai ketentuan Pemerintah dalam rangka pemerataan dan asas keadilan," ujar dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
