Penyusunan RAPBN 2019 Bebas dari Kepentingan Politik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) telah menyutujui Rancangan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2019. RUU tersebut masih harus disahkan untuk menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, proses penyusunan RUU APBN 2019 tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik meski ada pemilihan umum (pemilu) presiden di tahun tersebut.

"Saya rasa yang dibahas selama ini masih di dalam koridor yang cukup baik dan positif," kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Dia mengungkapkan, semua anggota dewan tidak ada yang menyimpang dari peranan mereka sebagai wakil rakyat dalam menyampaikan pandangan.

"Apa yang diperjuangkan oleh para anggota dewan baik melalui fraksi, melalui komisi masih di dalam tingkat yang memang sesuai dengan mandat konstitusi mereka. Dan juga pada saat yang sama, dinamika untuk selalu menjaga APBN secara hati hati juga muncul," ujarnya.

Lebih jauh Menkeu Sri Mulyani menjelaskan ada asas keseimbangan dalam proses penyusunan RUU APBN 2019.

"Jadi dalam hal ini ada semacam balance atau keseimbangan antara satu sisi memperjuangan aspirasi tapi di sisi lain mereka mengharapkan APBN yang kredibel dan yang hati hati. Jadi kita menampung semua ini dan memang di dalam RUU yang sudah disampaikan oleh bapak Presiden juga spiritnya seperti itu. Jadi kita melihat cukup baik," tutupnya.