Liputan6.com, Jakarta Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Adhy Karyono, menerima penghargaan TOP 10 INAGARA AWARD 2018, di Jakarta, Selasa (30/10/2018). Penghargaan ini untuk karya inovasinya yang berjudul “Integrasi Sistem Informasi Manajemen Bencana Bidang Perlindungan Sosial Berbasis GIS”.
Melalui inovasi tersebut, seluruh sistem layanan, sumber daya, maupun sistem informasi kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tersaji dalam satu aplikasi. Integrasi layanan ini bisa mempecepat pimpinan melakukan proses analisa kebutuhan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
Advertisement
Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Adi Suryanto, dalam acara Forum Reflikasi Inovasi 2018 di Gedung Makarti Bhakti Nagari PPLPN LAN RI Jakarta. Ikut hadir dalam acara ini, Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi. Acara ini dihelat sebagai bentuk apresiasiasi dari LAN RI kepada para pemimpin yang berkontribusi dalam perubahan manajemen pelayanan publik.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi komitmen inovasi oleh seluruh penerima penghargaan. Penerima TOP 10 lainnya berasal dari instansi pemerintah, yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Sekretaris Kabinet, Pemkab Berau, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Pemprov NTT.
Pemilihan tersebut berdasarkan hasil seleksi dan penilaian juri seluruh peserta yang berasal dari alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Pim) I dan II tahun 2015 -2017. Para juri mempertimbangkan ide dan manfaat inovasi serta implementasinya bagi layanan publik di lingkungan instansi masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, diberikan juga penghargaan kepada 26 bupati/wali kota atas komitmen yang tinggi dalam mengembangkan dan menerapkan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberdayaan ekonomi lokal.
(*)
