Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan beberapa kelebihan keuangan syariah. Ada dua elemen penting yang menjadi pokok dalam keuangan syariah yaitu keadilan dan keterbukaan risiko yang sesuai dengan kebutuhan terkini.
"Instrumen-instrumen yang berbasis syariah memiliki karakteristik untuk mampu menjawab kebutuhan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan, artinya kesenjangan tidak boleh meningkat pada saat ekonomi juga berkembang," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (1/11/2018).
Menkeu Sri menjelaskan, keuangan syariah memiliki aturan pembagian return atau hasil yang adil. "Menciptakan share return atau pembagian kesejahteraan atau benefit manfaat secara lebih adil," jelasnya.
Baca Juga
Advertisement
Yang kedua adalah terkait risiko. Di mana dalam keuangan syariah pengelolaan risiko juga dilakukan dengan adil dan terbuka.
"Yang kedua, karakteristik dari instrumen syariah adalah mereka menciptakan juga share risk secara lebih adil," kata Menkeu.
Dalam setiap instrumen keuangan, hasil dan risiko bagaikan dua sisi mata uang yang saling berkaitan.
"Di dalam syariah, kedua segmen itu adalah seimbang yaitu dari sisi return-nya yang mmberikan prospek namun juga pada saat yang sama risikonya bisa dikelola atau di-share bersama-sama secara adil," jelasnya.
Sri Mulyani juga mengutip salah satu ayat Al-quran yang mengatur tentang proses transaksi yaitu surat Al-Baqarah ayat 282.
"Al-Baqarah ayat 282 dan saya baca terjemahannya saya lihat di google amazing sangat detail di dalam ayat itu menggambarkan untuk transaksi pencatatan dan saksi dan sikap dari saksi dan transaksi itu sendiri luar biasa. Artinya itu menggambarkan suatu message (pesan) yang luar biasa bahwa untuk suatu transaksi apakah itu jual beli dan utang piutang maka harus dicatat dengan detail sampai dia lunas dan harus ada minimal dua saksi," tandasnya.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
Sri Mulyani: Keuangan Islam Solusi Efektif Kurangi Kemiskinan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan pengalaman Indonesia dalam mengoptimalkan peran instrumen keuangan Islam.
Ini dia sampaikan saat memberikan keynote speech pada seminar Mainstreaming Islamic Finance into Global Initiatives pada ajang Pertemuan Tahunan IMF WBG di BICC, Minggu (14/10/2018).
Dia mengatakan jika di Indonesia, instrumen keuangan Islam sudah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Surat berharga syariah negara retail atau sukuk misalnya, saat ini menjadi instrumen terpenting pemerintah.
Baca Juga
Salah satunya untuk pengembangan keuangan syariah. Dalam konteks global di mana kondisi ekonomi dunia yang masih belum menentu, peran keuangan Islam menjadi semakin dibutuhkan.
“Untuk menjawab tantangan global, industri keuangan Islam menawarkan peluang besar dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan. Hal ini tentu relevan dengan program yang tiga tahun lalu dicanangkan Bank Dunia, yakni Sustainable Development Goals atau SDGs,” jelas Sri Mulyani yang baru saja mendapatkan gelar “Finance Minister of The Year” dari majalah terkemuka Global Markets.
Sri Mulyani mengatakan, Indonesia tidak hanya fokus pada pengembangan industri keuangan Islam yang bersifat komersial, tapi juga pada keuangan Islam yang bersifat sosial.
“Ini adalah instrumen efektif untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketidaksetaraan, dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah, dan tentu membuka akses pada dunia bisnis," lanjut doa.
Karena itu, Indonesia melalui Bank Indonesia yang bekerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB) tengah mengembangkan Zakat Core Principles dan Waqf Core Principles.
“Integrasi antara sukuk dan wakaf adalah inovasi yang menarik dalam keuangan Islam,” ujar dia.
Sukuk berpotensi sebagai instrumen untuk memobilisasi dana, sementara wakaf memiliki kapasitas untuk mendapatkan income dan aktifitas keuangan yang produktif.
“Karena itu, kolaborasi antara sukuk dan wakaf dapat menjadi inovasi dalam menyediakan pembiayaan berbiaya rendah untuk menjalankan keberlanjutan ekonomi,” tambah dia.
Reporter: Wilfridus Setu Umbu
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
