Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengutarakan, naturalisasi sungai merupakan cara yang lebih efektif daripada proyek normalisasi untuk menangani banjir musiman di Ibu Kota.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku inisiator proyek normalisasi sungai, coba angkat suara terkait ucapan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
Advertisement
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi mengatakan, pihaknya telah coba mengundang Gubernur DKI Anies Baswedan ataupun perwakilannya untuk minta kejelasan terkait ide normalisasi sungai.
"Saya sudah berikan undangan kepada Gubernur atau perwakilan, tapi enggak datang. Soalnya saya enggak ngerti apa itu naturalisasi," ungkap dia di Jakarta, Kamis (1/11/2018).
Undangan itu disebutkannya telah diberikan dua kali. Pada kesempatan kedua, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat diwakili oleh Staf Gubernur, namun yang bersangkutan pun belum bisa memberi jawaban yang diminta.
"Nah dari situ, kita selalu rapat bersama, diwakili kepala Balai siap siaga banjir di DKI, cuma untuk meneruskan ini. Pak Gubernur Anies Baswedan juga sudah mau mengganggarkan Rp 450 miliar di DIPA DKI, ini suratnya ada," lanjut dia.
Betonisasi Bukan Jalan Keluar
Sebelumnya, Anies Baswedan sempat menyatakan, normalisasi sungai dengan cara betonisasi bukan merupakan jalan keluar terbaik untuk mengantisipasi banjir musiman.
"Jadi jangan diartikan kalau tidak ada betonisasi, maka akan tidak ada antisipasi untuk banjir. Antisipasi banjir tetap berjalan semuanya," kata dia.
Pemprov DKI, lanjut Anies, telah menurunkan 192 alat berat untuk mengeruk sejumlah waduk. Adapun total waduk yang tengah dikeruk yakni sebanyak 14 unit.
Anies juga coba sedikit mendefinisikan maksud naturalisasi sungai yang ia maksud. "Kanan kirinya ditumbuhkan sebagai ekosistem yang natural. Karena itu Anda tidak temukan betonisasi," jelas dia.
Saksikan video menarik berikut ini:
Advertisement
