Liputan6.com, Jakarta: Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Sumatra Selatan dan Lampung dinilai akan tidak efektif. Sebab, Presiden Yudhoyono dinilai tidak akan mampu meredam dan menyelesaikan kasus pembantaian tersebut.
Hal tersebut dikemukakan aktivis hak asasi manusia (HAM) dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Selasa (20/12). "Presiden bisa saja bilang sudah melakukan sesuatu. Tetapi, karena tim yang dibentuknya tidak mampu bekerja," kata Usman.
Menurut Usman, bila SBY serius menyelesaikan kasus Mesuji, maka harus mendukung Komnas HAM sepenuhnya. SBY juga bisa memerintahkan Kepala Polri untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
"Kalau tidak percaya, ya tinggal beri sanksi atau copot saja pimpinan Polri-nya. Itu lebih mewakili tindakan seorang presiden daripada bentuk tim begitu," papar Usman.
Terkait keterlibatan Komnas HAM dan masyarakat sipil dalam tim tersebut, Usman berpendapat ada dilema yang dirasakan bila menolak terlibat dalam tim. Mungkin saja, imbuh Usman, pemerintah bisa menyerang balik karena dianggap hanya bisa melakukan protes. "Itu mungkin dilema buat mereka (Komnas HAM dan LSM--Red.)," ujarnya.(APY/ANS)
Hal tersebut dikemukakan aktivis hak asasi manusia (HAM) dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Selasa (20/12). "Presiden bisa saja bilang sudah melakukan sesuatu. Tetapi, karena tim yang dibentuknya tidak mampu bekerja," kata Usman.
Menurut Usman, bila SBY serius menyelesaikan kasus Mesuji, maka harus mendukung Komnas HAM sepenuhnya. SBY juga bisa memerintahkan Kepala Polri untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
"Kalau tidak percaya, ya tinggal beri sanksi atau copot saja pimpinan Polri-nya. Itu lebih mewakili tindakan seorang presiden daripada bentuk tim begitu," papar Usman.
Terkait keterlibatan Komnas HAM dan masyarakat sipil dalam tim tersebut, Usman berpendapat ada dilema yang dirasakan bila menolak terlibat dalam tim. Mungkin saja, imbuh Usman, pemerintah bisa menyerang balik karena dianggap hanya bisa melakukan protes. "Itu mungkin dilema buat mereka (Komnas HAM dan LSM--Red.)," ujarnya.(APY/ANS)
