Langkah Yusril di Antara HTI, Ijtimak Ulama dan Jokowi-Ma'ruf

Dalam beberapa kesempatan, Yusril juga kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Meski juga punya predikat sebagai Ketua Umum PBB, partai besutan Yusril justru belum menentukan sikap.

oleh Jennar Kiansantang diperbarui 06 Nov 2018, 07:32 WIB
Yusril Ihza Mahendra saat memberi keterangan kepada awak media saat melakukan pertemuan dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara kawakan Yusril Ihza Mahendra membuat langkah mengejutkan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini memutuskan bergabung ke Kubu Jokowi-Ma'ruf Amin, sebagai kuasa hukum.

Menurut Yusril, Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir melobinya langsung bergabung menjadi penasihat hukum. Dalam perbincangan keduanya, Erick juga menyampaikan salam Jokowi kepada Mantan Mensesneg itu.

"Akhirnya saya memutuskan setuju dan menjadi lawyernya beliau itu," kata Yusril melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/11/2018).

Ia menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf sebagai profesional. Yusril menegaskan, tak bergabung dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Divisi hukum punya struktur tersendiri yang terpisah.

"Saya adalah profesional lawyer yang berada di luar struktur," kata Yusril.

Dalam waktu dekat, pihak Jokowi-Ma'ruf akan memberikan surat kuasa kepada Yusril. Ia mengaku tak dibayar alias pro bono untuk membela Jokowi-Ma’ruf.

Ia menjelaskan, alasan menerima pinangan Tim Jokowi-Ma'ruf. Yusril ingin Pemilu dan Pilpres berjalan adil dan semua pihak taat hukum yang berlaku.

"Menjadi lawyer bukan berarti harus membenarkan yang salah dan/atau menyalahkan yang benar. Pemihakan saya adalah pada hukum dan keadilan," tegas Yusril.

 


Mengejutkan

Langkah Yusril ini mungkin mengejutkan bagi sebagian kalangan. Pasalnya, Yusril juga merupakan pengacara Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi masyarakat yang dibubarkan pemerintah Jokowi.

Yusril juga menjadi pengacara dalam perkara gugatan terhadap Perppu Ormas. Dalam beberapa kesempatan, ia pun kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Meski juga punya predikat sebagai Ketua Umum PBB, partai besutan Yusril justru belum menentukan sikap.

Wakil Ketua Umum PBB Jurhum Lantong menyatakan arah partainya akan ditentukan di Rakornas, Desember mendatang. PBB, menurut dia, memahami posisi Yusril sebagai profesional.

"Pengacara kan tidak boleh menolak, pilih-pilih kasus. Jadi itu ya biasa saja. PBB baik-baik saja," kata Jurhum Lantong seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/11/2018).

Setidaknya sikap politik PBB sudah ditunjukan Yusril dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu.

"Nanti PBB akan bersikap, tapi prinsipnya tadi kader-kader PBB lebih sreg dengan pasangan yang ada ulamanya," tuturnya, Rabu (22/8/2018).

Yusril menyatakan, PBB akan tetap berpegang pada hasil Ijtima Ulama, yaitu mendukung pasangan dimana terdapat ulama yang maju sebagai perpaduan nasionalis-religius.

"Pada prinsipnya, PBB akan mendukung ulama yang maju di Pilpres sesuai hasil Ijtima Ulama kemarin," kata Yusril.

Di antara dua pasang calon yang akan berlaga di Pilpres 2019, hanya Jokowi-Ma'ruf yang memenuhi kriteria itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya