Liputan6.com, Jakarta - Facebook telah merilis hasil asesmen independennya terkait peran platform mereka dalam kekerasan hak asasi manusia (HAM) dan genosida di Myanmar.
Dalam laporan tersebut, Facebook mengakui, "Sebelumnya perusahaan tak melakukan cukup banyak langkah untuk mencegah platform-nya dipakai memecah belah dan memicu kekerasan".
Baca Juga
Advertisement
Namun, Facebook berpendapat bahwa perusahaan sudah membuat perubahan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan platform terjadi kembali.
Walaupun sudah membuat perubahan, rupanya Facebook justru berhenti menjalankan komitmen dengan pihak lain (aktivis) untuk audit kekurangan di platform-nya.
Penanganan krisis Myanmar oleh Facebook selama ini tengah mendapat kritik dari aktivis, sampai tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian sebagaimana Tekno Liputan6.com kutip dari The Verge, Kamis (8/11/2018).
Bulan Mei lalu misalnya, sebuah koalisi yang terdiri dari aktivis Myanmar, Suriah, dan sejumlah negara lainnya menuntut tiga hal pada Facebook.
Koalisi ini menyerukan transparansi berkelanjutan, audit publik independen di seluruh dunia, dan komitmen publik untuk penegakkan berbeda-beda dalam menangani konten di seluruh pasarnya.
Setuju Bersikap Transparan
Alih-alih memenuhi tuntutan ini, Facebook malah menyajikan laporan di atas. Karena hal itu dilakukan oleh yayasan independen Business for Social Responsibility di San Francisco, Facebook malah menutup pintu bagi pihak lain untuk mengaudit mereka.
Facebook memang setuju untuk bersikap transparan dalam data-data yang disajikan serta upaya penegakkan hukum terkait moderasi konten hasutan kekerasan di Myanmar.
Sayangnya, Facebook tak membuat komitmen tentang bagaimana perusahaan akan mempublikasikan laporan-laporan ini di masa yang akan datang.
Dengan demikian, Facebook pun lebih sulit untuk dievaluasi. Pasalnya, koalisi ini menilai bahwa tiap negara itu unik dan menerapkan standar yang sama untuk tiap negara bisa menghilangkan bagian kontekstual yang dianggap penting.
Misalnya, dalam catatan Facebook Myanmar adalah salah satu komunitas online terbesar, namun bahasanya belum terstandar dalam Unicode. Pasalnya, selama periode yang sangat panjang, Myanmar terisolasi dari dunia luar.
Advertisement
Kesulitan Karena Aksara Lokal
Para pengguna di sana pun menggunakan aksara Zawgyi yang membuat Facebook lebih sulit mendeteksi unggahan-unggahan yang dianggap melanggar kebijakan mereka.
Facebook pun ingin agar Myanmar lebih menggunakan teks Unicode. Facebook juga menghapus teks Zwagyi sebagai opsi bagi pengguna-pengguna barunya.
Facebook juga membuat tim yang didedikasikan khusus untuk mengatasi masalah konten di Myanmar di platform mereka. 99 persen anggotanya merupakan mereka yang berbahasa Myanmar.
Facebook mengklaim telah mengambil tindakan terhadap 64 ribu konten melanggar terkait hate speech. Facebook juga menandai konten secara otomatis yang sebelumnya telah dikritik oleh kelompok masyarakat sipil.
Kendati demikian, masalah di tiap negara sifatnya unik. Facebook menganggap, pihaknya telah bekerja keras untuk mengerti konteks masalah di Myanmar. Apalagi, pada 2020, diramalkan jumlah pengguna di negara ini mencapai 20 juta.
(Tin/Isk)
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
