RI Inisiasi Penerapan Revolusi Industri ke-4 di Asia Pasifik

Revolusi Industri ke-4 mengandalkan internet dalam proses industri sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

oleh Septian Deny diperbarui 08 Nov 2018, 13:36 WIB
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto memberikan sambutan pada pembukaan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di ICE BSD, Tangsel, Kamis (2/8). GIIAS 2018 mengambil tema Expand Ideas Beyond Mobility. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian bersama United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) dan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Konferensi Regional Pembangunan Industri ke-1 (Regional Conference on Industrial Development/RCID) di Bali, Indonesia pada 8-9 November 2018.

Tujuan dari penyelenggaraan konferensi ini yaitu guna membuka peluang dan potensi penerapan Revolusi Industri ke-4 di negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, Revolusi Industri ke-4 merupakan tren tranformasi proses industri yang didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam proses otomasi dan pertukaran data.

Revolusi Industri ini melibatkan beberapa aspek utama transformasi yaitu cyber-physical system, internet of things, dan komputasi awan dan kognitif (cloud and cognitive computing).

Airlangga mengungkapkan, Revolusi Industri ke-4 mengandalkan internet dalam proses industri sehingga dapat lebih efektif dan efisien. Meski internet bukan lagi hal yang baru, namun belum banyak negara-negara berkembang yang menyadari urgensi dan manfaat penerapan Revolusi Industri ke-4.

“Perlu disadari, Industry 4.0 tidak mengenal batas-batas nasional, jika negara-negara di Asia Pasifik tidak berpikir secara regional, mereka akan kehilangan peluang dan gagal mengatasi tantangan yang terus mengiringi perkembangan Industry 4.0,” ujar dia di Kuta, Bali, Kamis (8/11/2018).

Menurut dia, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terdepan dalam penerapan Revolusi Industri ke-4 di Asia, menggagas penyelenggaraan RCID sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik akan potensi Revolusi Industri ke-4 dalam mendukung proses industrialisasi di kawasan.

Airlangga menyatakan, konferensi ini akan mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademisi, serta pemangku kepentingan terkait dalam mengakselerasi implementasi Revolusi Industri ke-4. Sebagai bentuk konkret, konferensi akan merumuskan rekomendasi strategi dan kebijakan bagi negara berkembang dalam menerapkan Revolusi Industri ke-4.

Pengalaman yang dimiliki negara-negara maju seperti Jepang, China dan Korea Selatan akan menjadi benchmark bagi negara berkembang di Asia Pasifik yang akan dituangkan ke dalam instrumen komitmen non-binding negara-negara partisipan RCID melalui Bali Declaration.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Disesuaikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat meninjau mobil konsep Daihatsu pada pembukaan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di ICE BSD, Tangsel, Kamis (2/8). (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Beberapa hal umum yang dikomitmenkan di dalam Bali Declaration antara lain dukungan untuk mengidentifikasi sektor pendorong utama penerapan Revolusi Industri 4.0 yang disesuaikan dengan kondisi negara-negara berkembang.

Kemudian, mendorong negara-negara partisipan untuk mengidentifikasi pembelajaran kisah sukses penerapan Revolusi Industri ke-4 negara maju di kawasan Asia Pasifik. Serta mendesak pemerintah negara-negara berkembang untuk mendorong komitmen regional dalam memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan penerapan Revolusi Industri ke-4.

"Pertemuan ini akan menjadi wadah pertukaran pengalaman, pandangan, pengetahuan, dan langkah efektif dalam menjawab tantangan teknis penerapan Revolusi Industri ke-4. Hasil dari pertemuan ini juga diharapkan menjadi platform di kawasan Asia Pasifik untuk mengakselerasi penerapan Revolusi Industri ke-4," tandas Airlangga.

‎Hadir dalam Wakil Menteri Kementerian Luar Negeri AM Fachir, Direktur Jenderal UNIDO Li Yong, perwakilan dari 27 negara-negara berkembang serta negara anggota UNIDO seperti Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Jepang, Kamboja, Korea Utara, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Timor Leste, dan Vietnam.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya