Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyampaikan pandangannya terkait pentingnya penguatan kelembagaan partai politik dalam suatu proses konsolidasi demokrasi yang berujung pada konsepsi pembangunan. Hal ini ia sampaikan di hadapan para kader Partai Hanura dalam acara Pembekalan Calon Anggota DPR RI Partai Hanura se-Indonesia dengan tema “Penguatan Kelembagaan Partai Politik Bagi Pembangunan Demokrasi yang Berkualitas”, di Hotel Discovery Ancol, Kamis (8/11/2018).
Tjahjo menjelaskan perjalanan kegiatan demokrasi melalui pemilihan umum sejak Indonesia merdeka sampai saat Indonesia sedang memasuki tahap konsolidasi demokrasi seperti sekarang ini. Sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo ada proses rekrutmen dengan berbagai macam variasi.
Advertisement
“Tahapan Pemilu yang sudah dilalui Indonesia banyak sekali macam variasi sistem yang pernah terapkan dan jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu. Tahun 1955 banyaknya partai politik, kemudian masuk zaman Orde Baru mengerucut menjadi tiga parpol. Kemudian di era reformasi sampai sekarang tercatat tahun 1999 berjumlah 48 Partai politik, tahun 2004 berjumlah 24 partai politik, tahun 2009 sebanyak 38 partai politik, dan kemarin tahun 2014 sebanyak 12 partai politik nasional ditambah 3 partai lokal di Aceh,” ujarnya.
Tjahjo mengatakan, ada korelasi yang tidak bisa dipisahkan antara pembangunan demokrasi dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa tercermin dari perjalanan dan konsepsi program pembangunan dari masa ke masa.
“Proses pembangunan di era kemerdekaan sampai sekarang menginjak 73 Tahun. Zaman Bung Karno program pembangunanya tercermin pada program semesta 100 tahun. Masuk era Pak Harto, dikemas dalam per pelita sampai 33 tahun. Memasuki era reformasi, program pembangunan bangsa ini intinya sesuai dengan janji kampanye seorang Capres - Cawapres, sesudah terpilih janji kampanye menjadi program jangka pendek, menengah, dan panjang,” ucapnya.
Tjahjo pun menjelaskan tentang konsepsi pembangunan yang diemban oleh pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan Program Nawa Citanya.
“Per hari ini, Nawa Cita pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial itu 90% sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK. Bukan janji tapi suatu wujud nyata sehingga hari ini kalau ada lagu dari sabang sampai merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Itu sudah terangkai dengan baik, mulai Aceh sampai Merauke,” kata dia.
Di hadapan kader Partai Hanura, Tjahjo juga mengingatkan tentang kualitas yang harus dimiliki oleh seorang kader partai politik.
“Dulu Bung karno begitu beliau dilantik sebagai presiden menyatakan bahwa setiap pemimpin setiap manusia harus punya impian, imajinasi, dan gagasan. Karena dengan itu dia punya konsepsi untuk membangun bangsa ini,” ujarnya.
(*)
