Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan dan Budaya, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam untuk membangun kesadaran pajak melalui pendidikan untuk masa depan. Kerja sama ini diresmikan pada Jumat (9/11/2018).
"Selama lima tahun terakhir kita masih berkutat diangka 10-11%, ini berarti masih banyak potensi bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran pajak. Kalau teks rasio kita naikkan hampir setara 16 persen dari GDP, maka kita punya potensi lebih dari Rp 750 trilliun," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Advertisement
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa 75 persen anggaran untuk pembangunan dalam upaya menyejahterakan masyarakat telah mejadi program prioritas Presiden Joko Widodo. Muara dari program ini adalah pajak yang dikelola baik oleh Menteri Keuangan dan jajarannya.
"Pihaknya sudah mengimbau pemerintah daerah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan transaksi non tunai yang diperkuat dengan SE Mendagri No. 900 per tanggal 27 april 2017," ucapnya.
Tjahjo juga meminta kepada Dirjen Keuangan Daerah agar paling lambat akhir tahun ini seluruh pegawai Kemendagri sudah memiliki NPWP.
(*)
