Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PPP kubu M Romahurmuziy, Arsul Sani, menilai rencana Mukernas PPP Muktamar Jakarta alias kubu Djan Faridz ilegal. Ia mengancam mempersoalkannya ke jalur hukum.
"Bukan hanya illegal tapi juga liar. Kami akan memperkarakannya secara pidana jika mereka lanjutkan, karena telah memalsukan stempel partai, kop surat dan mengunakan lembaga partai secara tidak sah," ujar Arsul ketika dikonfirmasi, Senin (12/11/2018).
Advertisement
Di sisi lain, Arsul akan menyambut jika Kubu Djan ingin melakukan islah. Namun, ia menolak bila niat itu dilakukan dengan cara ilegal. Anggota DPR Komisi III itu menyarankan Kubu Djan bersilahturahmi secara baik-baik.
"Kami buka pintunya dan persilakan mereka bisa bersilaturahmi ke kami. Namun tidak usah bikin ulah dengan membuat forum-forum illegal seperti Mukernas," jelasnya.
Arsul mengecam kubu Djan yang seolah ingin menyelamatkan PPP menembus ambang batas parlemen 4 persen. Dia menyindir orang-orang yang tergabung di Kubu Djan.
"Mereka ini bukan orang-orang yang punya pengaruh di PPP yang bisa menambah atau mengurangi suara. Kebanyakan malah caleg-caleg langganan gagal di pemilu-pemilu lalu," jelasnya.
Tak Punya Legal Standing
Arsul menegaskan Kubu Djan tak punya legal standing. Sebab, menurutnya, berdasarkan keputusan MK dan MA, kepengurusan yang sah adalah Ketum M Rommahurmuziy dan Sekjen Arsul Sani. Kemenkum HAM, KPU, dan Bawaslu juga mencatat itu sebagai kepengurusan yang sah dan diakui.
"Secara sosial mereka juga tinggal segelintir orang, karena mayoritas pengikutnya sudah bergabung dengan kami dengan menjadi pengurus dan caleg di berbagai tingkatan," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, PPP Muktamar Jakarta atau kubu Djan Faridz akan mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 15-16 November 2018 di Kantor DPP PPP Jalan Talang, Jakarta Pusat. Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Jakarta, Sudarto mengatakan tujuan utama adalah menyelamatkan partai.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Saksikan video pilihan di bawah ini
Advertisement
