KPK Ingatkan Saksi Beri Keterangan yang Benar soal Kasus Meikarta

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para saksi dan pihak terkait untuk memberikan keterangan yang benar terkait kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta. KPK menemukan perbedaan keterangan dari beberapa saksi dalam kasus ini.

"KPK mengingatkan adanya ancaman pidana pemberian keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur di Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (14/11/2018).

Febri mengatakan, pihaknya menemukan kesaksian berbeda antara pejabat dan pegawai di Lippo Group selaku perusahaan yang menaungi pembangunan Meikarta.

Selain itu, Febri juga mengingatkan kepada pihak-pihak terkait agar tak berusaha menghalangi proses penyidikan kasus ini. Ketentuan tersebut ada dalam Pasal 21 UU Tipikor.

"Oleh karena itu, kami ingatkan pada saksi agar memberikan keterangan secara benar dan pada pihak lain agar tidak berupaya mempengaruhi keterangan saksi-saksi tersebut," kata Febri.

Dalam penyidikan kasus ini, Febri mengatakan, pihak lembaga antirasuah sudah memeriksa sekitar 69 saksi. 12 orang pejabat Pemprov Jawa Barat, 17 dari pihak Pemkab Bekasi, dan 40 orang dari pihak Lippo Group.

"Penyidik mendalami proses pemberian rekomendasi perizinan dari masing-masing dinas di Pemkab Bekasi dan proses di Pemprov Jawa Barat. Sedangkan dari pihak swasta (Lippo Group) KPK masih menelusuri aliran dan suap," kata Febri.