Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menelusuri dalang pemasang poster 'Jokowi Raja' di Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya poster tersebut tergolong kampanye hitam.
"Kami mendesak, aparat dan Bawaslu setempat mengusut dalang pemasangan poster Jokowi dengan memakai mahkota, apalagi ada yang menyebut 'dipesan dari pusat' sebagaimana temuan tim kampanye daerah (TKD) Jateng," tuturnya lewat keterangan tertulis, Kamis (15/11/2018).
Advertisement
Antoni menuding pemasangan poster tersebut adalah fitnah untuk Jokowi.
"Ini fitnah keji, ini tsunami fitnah saat Pak Jokowi gagal dihajar lewat isu agama dan anti Islam karena hasil survei justru menegaskan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf masih dominan di pemilih muslim," tegasnya.
Sekjen PSI itu pun heran mengapa Jokowi harus digambarkan sebagai raja bermahkota. Padahal sosok raja harusnya disematkan kepada capres oposisi Prabowo Subianto yang akan meneruskan trah Cendana.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Modus Baru Kampanye Hitam
Poster Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang digambarkan mengenakan mahkota bagai seorang raja terpasang di Purworejo, Jawa Tengah. Poster itu telah dicabut oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah karena merupakan atribut liar.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, atribut kampanye yang beredar di Jawa Tengah tersebut adalah modus black campaign gaya baru.
"Atribut itu seolah mendukung kami, padahal bersifat black campaign. Dari aspek estetika, komunikasi politik, daya imajinasi, dan teknik kampanye, atribut bergambar PDI Perjuangan dan Pak Jokowi yang terpasang tersebut bukan kami," jelas Hasto melalui pernyataan tertulis, Selasa (13/11/2018).
Menurut Hasto, ada pihak yang sengaja memalsukan atribut kampanye tersebut dengan niat mendiskreditkan PDI Perjuangan. Hal ini dianggapnya tidak terlepas dari hasil survei yang selalu menempatkan PDIP dengan elektabilitas tertinggi.
Akibatnya, ada kekuatan-kekuatan tertentu yang sengaja melakukan ini agar elektabilitas PDIP turun. "Ini cara-cara yang tidak sehat dalam demokrasi," Hasto melanjutkan.
Menurut Hasto, Jokowi memiliki kepemimpinan yang merakyat sehingga apa yang digambarkan oleh alat peraga kampanye liar tidaklah sesuai.
“Kami sudah memersiapkan atribut asli kami, yang mengedepankan kepemimpinan merakyat Pak Jokowi dengan pendekatan soft campaign. Berdasarkan survei internal kami, publik menangkap ada apresiasi positif dimana Bung Karno, Ibu Megawati Soekarnoputri, Pak Jokowi dengan PDIP merupakan satu kesatuan nafas perjuangan,” jelas Hasto
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
