Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan, pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) fokus terhadap tiga hal untuk mendukung ekonomi Indonesia.
"Ekonomi pemerintahan Jokowi dengan pemerintah dulu berbeda. Pemerintahan Jokowi-JK itu sangat memperhatikan supply side dari ekonomi. Apa itu supply side ekonomi, pertama infrastruktur. Kedua, lahan. Ini masalah pelik, dan ketiga sumber daya manusia (SDM). Baru mulai pelatihan dan vokasi pada 2019,” ujar Darmin, seperti ditulis Sabtu (17/11/2018).
Darmin memaparkan mengapa lahan menjadi masalah pelik dan perlu diperbaiki. Darmin menceritakan ketika semua negara di dunia merdeka kemudian lakukan reformasi lahan. Hal itu seperti dilakukan Korea Selatan, Taiwan, Malaysia dan Filipina sedangkan Indonesia tidak melakukannya.
Baca Juga
Advertisement
"Malaysia pada 1960-an, Filipina 1970-an. Kita tidak pernah. Saya sudah lama riset di waktu senggang. Saya banyak baca tulisan pak Soemitro dan pak Hatta. Saya ingat dari tulisan kalau negara berkembang mau menjalankan mekanisme pasar harus bereskan dua hal yaitu lahan buat rakyat dan pendidikan. Kalau dua itu tidak siap akan keteteran,” ujar Darmin.
Ia menuturkan, Indonesia memang ingin melakukan reformasi lahan. Ini dengan membuat Undang-Undang (UU) agraria. Namun, aturan itu tidak dilaksanakan. "Ini sudah 73 tahun Indonesia merdeka mau land form. Di Jawa tanahnya tidak ada. Oleh karena itu dirumuskan agak dimodifikasi reforma agrarian. Agak compleceted tapi harus dilakukan. Kalau tidak maka tidak tentu padahal wajib hukumnya,” tutur Darmin.
Gencar Lakukan Reforma Agraria
Darmin menambahkan, reforma agraria tersebut bukan hanya membagikan sertfikat tanah. Ada tiga blok besar yang menjadi perhatian pemerintah untuk reforma agraria meski tidak mudah dilakukan.
Darmin menuturkan, blok pertama yaitu legalisasi lahan rakyat. “73 tahun merdeka, sebagian besar tanah rakyat belum disertifikasi. Kepastian tidak ada. Itu akan sulit dipakai untuk tambah aset. Selama ini sertifikasi tanah 600 ribu bidang. Itu bisa 150 meter, bisa 10 hektar. Tahun 2017 selesar 5 juta, tahun ini 7 juta, tahun depan 9 juta, tanah rakyat tersertifikasi,” kata Darmin.
Blok kedua redistribusi lahan. “Ini jalurnya agak banyak. Ada tanah telantar, kalau diselonong ke hutan bisa dipidana. Ini repot lagi. Ini bagaimana caranya agar bisa berusaha di tanah itu. Ada perpresnya sendiri untuk selesaikan itu. Kita cari solusi,” ujar Darmin.
Blok ketiga, perhutanan sosial. Darmin menuturkan, perhutanan sosial dengan memanfaatkan lahan tetapi seseorang yang memanfaatkan lahan itu bukan pemilik. Misalkan masyarakat hanya boleh usahakan lahan selama 35 tahun. Pemerintah akan memberikan bantuan berupa peremajaan lahan dan bibit. Selain itu, Pemerintah pun akan lakukan evaluasi selama lima tahun. “Ini perhutanan sosial sudah jalan tapi belum speed,” kata dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
