Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto kembali menyinggung persoalan impor dan utang Indonesia. Menurutnya, sangat disayangkan Indonesia yang sesungguhnya kaya masih terus punya utang dan melakukan impor.
Hal ini ditanggapi santai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding yang mengatakan kedua hal itu memang selalu menjadi topik pembicaraan Prabowo. Menurut Karding, impor dan utang adalah dua hal yang tidak terelakkan di setiap negara.
Advertisement
"Karena ini dianggap isu yang seksi, yang dia tutupi adalah negara tidak mungkin tidak impor. Karena ada beberapa komoditi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan kehidupan itu tidak bisa kita hasilkan langsung. Tetapi mau tidak mau harus mengimpor," ucapnya saat dihubungi wartawan, Minggu (18/11/2018).
Ia mengatakan, dalam situasi sekarang ini, Indonesia tidak boleh menjadi negara yang berdiri sendiri. Sebab, yang terpenting adalah menjaga agar neraca keuangan negara selalu surplus.
"Yang istilahnya mau besar sendiri, mau hidup sendiri seperti Korea Utara, tidak bisa seperti itu. Kita harus selalu membangun kerja sama dan kolaborasi. Kita mengimpor tetapi kita juga mengekspor," Karding menuturkan.
Untuk persoalan utang, Karding menegaskan tidak ada negara yang tidak punya utang. Menurutnya, utang di pemerintahan Jokowi masih dalam tahap wajar jika dibandingkan dengan negara lain.
Bahkan, dibanding Singapura dan Amerika, nilai utang Indonesia sebenarnya jauh lebih kecil. Yaitu di bawah ketentuan 60 persen.
"Utang yang ada di zaman Pak Jokowi adalah utang yang dikelola secara produktif. Artinya, dia tidak diperuntukkan hal-hal yang mubazir. Hal-hal yang konsumtif, tapi diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar. Baik itu infrastruktur, pendidikan, dana desa, dan lain sebagainya," tegas Karding.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Penghasilan ASN Terus Meningkat
Abdul Kadir Karding juga menangkis pernyataan capres Prabowo Subianto tentang gaji kecil yang diterima aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri.
Menurut Karding, penghasilan ASN, polisi, dan tentara selama pemerintahan Jokowi semakin membaik. Terdapat juga program-program yang dirancang untuk membantu hidup dari kelompok-kelompok tersebut.
"Misalnya rumah dengan bantuan biaya perumahan murah, asuransi, dan kebijakan-kebijakan yang lain," jelas Karding.
Dia mengatakan, pendapat yang diterima oleh ASN, polisi, dan tentara tentunya terus meningkat sesuai dengan kemampuan dan keuangan negara. Ia menyatakan, Jokowi memiliki perhatian khusus bagi kesejahteraan mereka.
"Dengan satu prinsip, bagaimana mereka mau bekerja dan melayani kalau kesejahteraan mereka sendiri tidak tuntas, kalau hidup mereka sendiri tidak tuntas. Jadi, itu hal yang kita lakukan," ungkap Karding.
Advertisement
