Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggandeng Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membangun sea world di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat. Adapun sea world ini juga yang juga akan menjadi pusat riset kelautan.
Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam akun instragramnya @ridwankamil seperti dikutip pada Senin (19/11/2018).
"Tahun depan akan hadir Sea World terkeren di Indonesia, di Pantai Timur Pangandaran," tulis dia.
Ridwan menuturkan, di kawasan tersebut juga akan hadir politeknik kelautan. "Juga akan hadir politeknik kelautan dengan kurikulum yang paling canggih, buah karya dan pemikiran Bu Susi," ujar dia.
Baca Juga
Advertisement
Dalam instagram tersebut, Ridwan Kamil bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata. Ia menuliskan bersama Ibu Susi Pudjiastuti, Menteri KKP dan Bapak Bupati Pangandaran membahas dan berbagi tugas untuk penataan pantai dan infrastruktur Pangandaran.
Unggahan Ridwan Kamil tersebut mendapatkan ribuan komentar mencapai 4.253 komentar. Selain itu, Ridwan Kamil juga mengungkapkan dalam akun media sosial instagram kalau sedang mengkaji penerbangan 40 menit dari Halim-Pangandaran.
UMP Jabar Naik 8,23 Persen
Sebelumnya, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019 naik 8,23 persen atau Rp 1,66 juta ketimbang 2018. Hal itu seperti diumumkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kamis 1 November 2018.
"Hari ini di cara Jabar Punya Informasi (Japri) resmi diumumkan UMP Jabar 2019 sebesar Rp 1.668.372,83. Keputusan ini berlaku pada 1 Januari 2019,” ujar Ridwan Kamil, didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jabar Ferry Sofwan.
Ia menuturkan, dengan penetapan itu, upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat harus lebih besar dari UMP Jawa Barat 2019.
"UMP itu untuk memastikan semua yang kerja di Jawa Barat dia (memperoleh) tidak kurang dari angka yang sudah disebutkan. Hanya kenyataannya di 27 kota, kabupaten tidak ada yang sama dengan UMP, selalu lebih tinggi," ujar dia, seperti dikutip dari laman Antara.
Ia mengatakan, nominal itu diputuskan sesuai dengan kebutuhan dan masalah para buruh saat ini untuk pemerataan soal upah. Oleh sebab itu, pihaknya berharap upah minimum di kabupaten/kota di Jawa Barat pada 2019 agar lebih tinggi dari UMP.
Ia menambahkan, masalah upah saat ini masih terus menjadi dinamika semua pihak dibandingkan dengan negara lain.
"Saya kira ini rutinitas setiap tahun seperti ini dan ini kurang nyaman, setiap November. Bangsa lain sudah maju,” kata Ridwan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arief mengatakan, pada rapat terakhir dewan pengupahan provinsi membahas UMP 2019, perwakilan pekerja tidak setujui angka 8,03 persen.
"Itu karena memakai PP 78 2015, mereka berkehendak pakai angka yang lain,”"ujar dia.
Namun, ia menuturkan meski ada penolakan pada rapat tersebut diputuskan oleh pemerintah provinsi dan Apindo untuk sepakati rekomendasi UMP Jawa Barat Tahun 2019 yang didasari perhitungan 8,03 persen dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
