Alasan Proyek Kereta Cepat dan LRT di Tol Jakarta-Cikampek Setop Sementara

Pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kemacetan di tol Jakarta-Cikampek.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 21 Nov 2018, 16:32 WIB
Antrean kendaraan melintasi ruas Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Upaya mengurangi kemacetan di Tol Jakarta - Cikampek (Japek), pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pengaturan waktu (management time) pengerjaan tiga proyek di sepanjang tol tersebut, terutama di area-area tertentu yang tingkat kemacetannya tinggi.

“Pada dasarnya kami minta kepada pelaksana tiga proyek ini untuk secara bergantian melakukan pengerjaan proyek di area-area yang tingkat kemacetannya tinggi dengan melakukan manajemen waktu dan lokasi. Jadi pengerjaan tiga proyek tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama,” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan dalam keterangannya, Rabu (21/11/2018).

Seperti diketahui, adanya beberapa pembangunan Proyek Strategis Nasional di lintas Tol Jakarta - Cikampek seperti, pembangunan tol layang (elevated) Jakarta-Cikampek, Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, dan LRT Jabodebek, berdampak pada meningkatnya kemacetan lalu-lintas di jalan tol tersebut.

Hengki menjelaskan, pengaturan dilakukan dengan menghentikan sementara pengerjaan proyek kereta cepat dan LRT Jabodebek yang sedang dikerjakan di area tol japek antara Kilometer 11 sampai 17.

Dengan pertimbangan, kedua proyek tersebut memiliki waktu pengerjaan yang lebih panjang dari waktu target penyelesasian daripada tol elevated.

Kemudian, berdasarkan laporan dari Jasa Marga dan Kepolisian, jalan tol japek antara kilometer 11 sampai 17 merupakan area yang sering mengalami kemacetan cukup tinggi.

“Jadi permintaan penghentian proyek hanya dilakukan di area tertentu japek di sepanjang kurang lebih 5 kilometer saja yang dianggap sering mengalami kemacetan,” jelasnya.

Menindaklanjuti hal itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kemacetan di tol Japek. Diantaranya dengan kebijakan pemberlakuan ganjil-genap di gerbang tol Bekasi Barat, Bekasi Timur dan sedang disosialisasikan di GT Tambun.

Kemudian, pembatasan jam operasional angkutan barang golongan III, IV dan V yang melintas di Tol Japek, serta pemberlakuan lajur khusus angkutan bus di tol yang berlaku setiap Senin s/d Jum’at pukul 06.00 – 09.00 WIB kecuali hari libur nasional.

Sebagai kompensasinya, pemerintah melalui BPTJ menyediakan angkutan masal yaitu bus premium, sebagai transportasi pilihan selain kendaraan pribadi bagi masyarakat yang ingin menuju ke arah Jakarta.

“Kemarin bapak Menhub mengatakan pemberlakuan ganjil genap dan pembatasan jam operasional angkutan barang akan di perpanjang menjadi mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB agar lebih berdampak pada meningkatnya kelancaran lalu lintas di jalan bebas hambatan tersebut,” tutur Hengki. 


Menhub Minta Proyek LRT dan Kereta Cepat di Tol Cikampek Setop Sementara

Antrean kendaraan melintasi ruas Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui kemacetan di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) masih menjadi pekerjaan rumah. Kemacetan bertambah seiring adanya beberapa proyek strategis nasional di lintas tol Japek yang sedang dalam tahap pembangunan yang berlangsung secara bersamaan.

Beberapa proyek yang berdampak pada meningkatnya kemacetan lalu-lintas di jalan tol tersebut yakni pembangunan tol layang (elevated), Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, dan LRT Jabodebek.

"Saya minta stakeholder yang melakukan kegiatan konstruksi di situ supaya menghitung sekali bahwa kegiatan konstruksinya tidak mengakibatkan kemacetan yang signifikan," kata Menhub Budi di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/11/2018).

Dia meminta, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk tidak berkegiatan di sekitar Tol Japek terlebih dulu. Dia menyarankan untuk melakukan pengerjaan di tempat lain.

Kemudian untuk proyek LRT juga diminta untuk ditunda pengerjaannya beberapa bulan ke depan.

"Kita putuskan LRT dan KCIC tidak berkonstruksi di daerah kilometer 11-17 tidak ada kegiatan di sana," jelas dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta kepada Waskita Karya untuk mengevaluasi pengerjaan proyek di kilometer 24. Ini dilakukan agar proyek-proyek tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas.

"Jadi saya minta BPTJ untuk evaluasi undang rapat apa yang dilakukan, boleh konstruksi tapi jagan mengganggu lalin (lalu lintas)," tuturnya.

Budi juga meminta kepada PT Jasa Marga untuk meninjau proyek pembangunan tol layang atau elevated.

"Kepada Jasa Marga yang sekarang ini waktunya ketat sekali, sekarang 57 persen kita ingin nanti lebaran selesai. Itu pun saya minta besok rapat degan saya. Saya ingin tahu detail apa yang dilakukan. Apakah itu adalah prioritas yang harus dikerjakan sekarang atau waktunya lain atau ada suatu rekayasa konstruksi yang lebih soft terhadap lalin (lalu lintas) ini," pungkasnya.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumner: Merdeka.com

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya