Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo meminta pemerintah daerah membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) meningkatkan partisipasi masyarakat di Pemilu 2019. Dia mengatakan, peran dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari Pemilu.
"Tingkat Partisipasi masyarakat menjadi perhatian khusus pada Pemilu 2019. Kepada jajaran pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan langkah–langkah konkrit agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih sesuai target pada Pemilu 2019, yaitu sebesar 77,5 persen," ujar Hadi di Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).
Advertisement
Dia juga mengingatkan agar pemerintah daerah melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah. Hadi menuturkan, dalam setiap pergelaran pemilu pasti ada dinamika serta persoalan yang harus segera diantisipasi. Salah satunya soal Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Persoalan yang harus cepat diantisipasi antara lain, belum terpenuhinya target tingkat partisipasi pemilih, netralitas penyelenggara, peran petugas Pemilu di lapangan, dan juga ancaman berita hoax, politisasi SARA, money politik serta black campaign," kata Hadi.
"Hal tersebut menjadi gambaran sekaligus bahan yang harus dievaluasi bersama dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2019," imbuh dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Harus Jamin Hak Masyarakat
Dia menyampaikan pelaksaan Pemilu Serentak 2019 ini harus dapat menjamin hak politik masyarakat. Sehingga, lanjut Hadi, aspirasi politik masyarakat harus tersalurkan secara alamiah tanpa adanya tekanan, intimidasi, dan ancaman lainnya.
Terakhir, dia mengingatkan pentingnya sinergitas jajaran pemerintahan dalam menyukseskan gelaran Pemilu Serentak 2019, dengan memperhatikan catatan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
"Pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama dengan aparat keamanan terus tingkatkan sinergitas dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan untuk Pemilu 2019 yang sukses, aman, tertib dan lebih beretika," ucapnya.
Advertisement
