Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menarget penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi seperti pertanian pada 2019 meningkat menjadi 60 persen. Tahun ini penerima KUR sektor tersebut masih berada di angka 40.
"Tahun ini kita mulai 40 persen produksi atau hampir 50 persen dialokasikan untuk produksi. Tahun depan targetnya 60 persen produksi," ujar Darmin di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Advertisement
Darmin mengatakan, sektor produksi perlu mendapat banyak alokasi penyaluran KUR. Mengingat sektor ini memiliki jangka waktu putaran pemakaian dana yang cukup lama dari masa tanam hingga panen yaitu berkisar antara 4 sampai 6 bulan.
"Kami target KUR sektor produksi itu lebih banyak dari pada perdagangan. Kami minta KUR pembayarannya yarnen, bayar setelah panen. Jangan dia belum mateng (panen), suruh nyicil dia mikir mau jual apa," katanya.
Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, bersamaan dengan peningkatan KUR sektor produksi, pemerintah juga akan menurunkan alokasi KUR sektor perdagangan secara bertahap hingga 30 persen.
"Produksi kita targetkan sampai 60 persen dan kalau bisa bertambah sampai perdagangan 30 persen. Karena itu lebih dari cukup. Perdagangan itu berkali kali putaran setahun," jelasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
13,2 Juta UMKM Dapat Kucuran KUR Rp 270 Triliun
Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga September 2018 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 270 triliun yang menjangkau 13,24 juta debitur.
Penyaluran KUR merupakan program pemerintah untuk mempermudah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan dukungan dana.
BACA JUGA
Mengutip laporan kantor Kepala Staf Kepresidenan, Senin (22/10/2018), pihak BUMN turut memberi dukungan dengan melakukan pemberdayaan pelaku usaha super mikro kepada kelompok perempuan prasejahtera sebanyak 4,93 juta nasabah. Upaya itu lantas mampu menyerap dana sebesar Rp 10,61 triliun.
Selain itu, BUMN juga melakukan pendampingan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sejumlah 293.295 nasabah, dan mampu mendulang dana sekitar Rp 21,21 triliun.
Pembiayaan lain
Bentuk dukungan pemerintah kepada pengusaha kecil yang tak bisa dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan juga dilakukan, yakni dengan memberi pinjaman maksimal Rp 10 juta per orang melalui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Pembiayaan UMi ini disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dilakukan oleh tiga BUMN, antara lain PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Lewat kerjasama dengan 3 BUMN tersebut sebagai penyalur utama dan 7 koperasi sebagai linkage, alokasi dana program UMi pada 2017 yakni sebesar Rp 1,5 triliun. Jumlah itu tersalur ke lebih dari 307 ribu debitur sebanyak Rp 750 miliar.
Sedangkan pada 2018, jumlah koperasi yang dilibatkan meningkat jadi 16 unit, dengan alokasi dana yang juga membesar jadi Rp 2,5 triliun. Nominal tersebut kemudian tersalur ke lebih dari 400 ribu debitur sebanyak Rp 1 triliun.
Advertisement
