Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pernyataan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto adalah bentuk pandangan politik. Dia juga menilai sebagai pihak oposisi, Prabowo sah-sah saja mengatakan Indonesia harus menghormati keputusan Australia yang berencana memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem
"Itu kan pandangan politik. Dan namanya saja oposisi berarti dia tidak perlu ikut pemerintah kan," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jumat (23/11/2018).
Advertisement
Kecuali kata JK, jika Prabowo adalah kader Partai Golkar. Pernyataannya yang dilontarkan bisa ditegur.
"Kalau namanya oposisi, ya pendapat-pendapat politiknya tidak bisa kita ditegur. Tidak harus sama dengan pemerintah," papar JK.
JK menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat terkait hal tersebut. "Nanti masyarakat menilai. Partai A begini sikapnya. Partai B begini. Masyarakat menilai, bukan pemerintah," tambah JK.
Sebelumnya Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut Indonesia harus menghormati keputusan Australia yang berencana memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv Ke Yerusalem. Sebab menurut Prabowo Australia memiliki hak memutuskan kehendaknya sebagai negara merdeka yang berdaulat.
"Aussie merupakan negara independen dan berdaulat, maka kita harus hargai keputusan mereka," kata Prabowo saat menghadiri kegiatan Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu 21 November 2018.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Beda dengan Sikap Pemerintah
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo menanggapi pemberitaan di salah satu media Australia, Brisbane Time yang menyatakan sikap Prabowo berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo yang menentang sikap Australia yang akan memindahkan kedubesnya ke Yerussalem.
Sementara pernyataan Prabowo berbeda dengan sikap pemerintah Indonesia yang melayangkan protes keras agar Australia membatalkan rencana pemindahan itu.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan AO, Selasa 16 Oktober 2018. Hal ini berkaitan dengan keputusan Perdana Menteri Scott Morisson yang menyatakan Australia tengah mempertimbangkan memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Indonesia menyatakan keprihatinan yang sangat serius terkait pengumuman (Australia) dan mempertanyakan kepatutan dari langkah (Australia) tersebut," kata Retno.
Reporter: Intan Umbari Prihatin
Sumber: Merdeka.com
Advertisement