Liputan6.com, Jakarta: Konflik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memang belum mereda. Namun, kondisi itu tak cukup kuat untuk dijadikan alasan menerapkan status Darurat Militer di Bumi Serambi Mekah. Sedianya, pemerintah diharapkan tetap menggunakan pendekatan nonmiliter buat menyelesaikan masalah di Aceh. Hal ini diungkapkan mantan Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia Hasballah M. Saad di Jakarta, baru-baru ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Tanah Rencong. Diduga, aksi tersebut dilakukan oleh anggota kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Untuk menghentikan itu, Presiden Megawati Sukarnoputri memerintahkan TNI menindak tegas anggota kelompok separatis GAM. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamaman Susilo Bambang Yudhoyono menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menggelar Rapat Khusus Polkam. Rapat itu menetapkan kebijakan situasi keamanan di Aceh akan disesuaikan dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan selama tiga pekan mendatang. "Langkah yang ditempuh bisa meneruskan dialog dengan memperluas operasi militer atau mengubah Tertib Sipil menjadi Darurat Sipil," ujar Susilo [baca: Menko Polkam: GAM Itu Teroris].
Menurut Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Menko Polkam Soenarjo, rapat dilakukan buat membahas langkah-langkah menghadapi aksi kekerasan yang belakangan ini meningkat di Aceh. Namun, evaluasi itu bukan untuk menerapkan status Tertib Sipil dan Darurat Sipil Aceh. Rapat itu antara lain dihadiri Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Kepala Polri Jenderal Polisi Da`i Bachtiar, serta Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.
Selasa silam, anggota TNI menembak lima anggota GAM dari kelompok Bo`eng yakni GAM pimpinan Tengku Ishak Daud dalam kontak senjata di Kampung Alur Kaul, Kecamatan Bayuen, Aceh Timur. Lima anggota GAM tewas dalam kontak tersebut. Diduga, baku tembak itu sebagai lanjutan dari bentrokan, Jumat pekan silam. Sebab, peperangan itu terjadi saat 53 personel TNI tengah menyisir lokasi bekas bentrokan. Saat itulah, aparat keamanan dihadang kelompok bersenjata.(SID/Aldi Yarman dan Suhanda)
Seperti diberitakan sebelumnya, kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Tanah Rencong. Diduga, aksi tersebut dilakukan oleh anggota kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Untuk menghentikan itu, Presiden Megawati Sukarnoputri memerintahkan TNI menindak tegas anggota kelompok separatis GAM. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamaman Susilo Bambang Yudhoyono menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menggelar Rapat Khusus Polkam. Rapat itu menetapkan kebijakan situasi keamanan di Aceh akan disesuaikan dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan selama tiga pekan mendatang. "Langkah yang ditempuh bisa meneruskan dialog dengan memperluas operasi militer atau mengubah Tertib Sipil menjadi Darurat Sipil," ujar Susilo [baca: Menko Polkam: GAM Itu Teroris].
Menurut Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Menko Polkam Soenarjo, rapat dilakukan buat membahas langkah-langkah menghadapi aksi kekerasan yang belakangan ini meningkat di Aceh. Namun, evaluasi itu bukan untuk menerapkan status Tertib Sipil dan Darurat Sipil Aceh. Rapat itu antara lain dihadiri Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Kepala Polri Jenderal Polisi Da`i Bachtiar, serta Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.
Selasa silam, anggota TNI menembak lima anggota GAM dari kelompok Bo`eng yakni GAM pimpinan Tengku Ishak Daud dalam kontak senjata di Kampung Alur Kaul, Kecamatan Bayuen, Aceh Timur. Lima anggota GAM tewas dalam kontak tersebut. Diduga, baku tembak itu sebagai lanjutan dari bentrokan, Jumat pekan silam. Sebab, peperangan itu terjadi saat 53 personel TNI tengah menyisir lokasi bekas bentrokan. Saat itulah, aparat keamanan dihadang kelompok bersenjata.(SID/Aldi Yarman dan Suhanda)
