Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Mindo Sianipar membantah tudingan bahwa data pertanian dan pangan pada era pemerintahan Presiden Jokowi tak akurat, sehingga terkesan gemar menerapkan kebijakan impor.
Menurut Mindo, segala bentuk data selalu bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijadikan sebagai rujukan. Referensi data itu juga telah dipakai sejak lama pada masa Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto.
Advertisement
Jika juga ada data pertanian yang tidak selaras, ucap Mindo, hal itu telah terjadi sejak masa pemerintahan sebelumnya, buka di era kepemimpinan Jokowi.
Justru sebaliknya, di era Jokowi, semua data pertanian dibenahi berdasarkan data dari BPS yang diakui oleh Undang-undang untuk informasi kepada negara.
"Jangan yang disalahkan Jokowi dong. Keliru cara berpikir seperti itu. Bahwa sejak 30 tahun terakhir, pemerintah kita tidak mengumumkan data apa adanya. Justru sekarang baru kita tahu," ujar Mindo, Sabtu (24/11/2018).
Menurut Mindo, pemerintah Jokowi saat ini dinilai konsistensi dan memberi perhatian lebih untuk peningkatan komoditas produksi pertanian guna mampu mewujudkan swasembada pangan nasional.
"Bagaimana melihat masalah pertanian itu prioritas di era Pak Jokowi? Itu dari kenaikan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertanian," ucap Mindo.
Menurut Mindo, soal program ketahanan pangan, segala program kerjanya tentu saja menjadi wewenang Kementerian Pertanian yang bersinergi dengan Kementerian Perdagangan.
Mindo mencontohkan, misalnya untuk data beras, secara neraca pangan tidak meleset sebab tetap jumlahnya berlebih. Yang berbeda hanya pada sisi hitungan kuantitasnya antara data awal sebelum secara resmi dirilis oleh BPS.
"Jadi sebenarnya dari segi keberadaan berasnya tidak merisaukan," ujar Mindo yang juga politisi PDIP.
Data Tidak Sinkron
Sebelumnya, calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebutkan bila pemerintahan saat ini tidak saling sinkron data yang dimiliki di sektor pertanian.
Masing-masing kementerian dianggap Sandiaga mempunyai pegangan data yang yang membuat bingung.
"Menurut saya, basisnya itu data. Kita harus kuatkan data kita. Karena kita tahu data kita ini simpang siur, banyak petani yang belum terdata belum mendapatkan akses terhadap pupuk organik," kata Sandiaga dalam diskusi bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), di Lapangan Pasar Bunga, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (24/11/2018).
Sandiaga tidak menyebutkan secara eksplisit jumlah petani yang tidak terdata dan tidak memiliki akses untuk bantuan pupuk organik.
Pendapat senada juga disampaikan politisi Partai Gerindra Fadli Zon yang menilai saat ini pemerintahan Joko Widodo gemar impor sebab tidak mempunyai basis data kuat di sektor pangan.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Advertisement
