Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI mendukung program tilang elektronik atau E-TLE (electronic traffic law enforcement) yang diinisiasi oleh Polri. Sebagai bentuk dukungan, pihaknya memberikan integrasi data pemilik kendaraan dengan data kependudukan catatan sipil.
"Jadi kami mendukung diterapkannya teknik digital di dalam penegakan hukum lalu lintas di Jakarta dan juga di dalam registrasi kendaraan bermotor. Bentuk dukungan dari Pemprov DKI adalah data-data kependudukan. Data Dukcapil kita nge-link dengan yang ada di Polda," kata Anies di Bundaran HI, Minggu (25/11/2018).
Advertisement
Anies berjanji DKI akan membantu memperluas penerapan tilang elektronik di Jakarta, terutama di tempat-tempat pusat keramaian.
"Mudah-mudahan nanti bisa lebih luas, sekarang baru di koridor Sudirman-Thamrin. Tadi saya bicara dengan Dirlantas Insyaallah nanti dimulai di tempat-tempat yang ada keramaian. Sekarang sedang dikaji oleh Polda," ucap Anies.
Selain itu, Pemprov DKI juga memerlukan penerapan E-Tilang untuk mengecek tunggakan pajak kendaraan bermotor.
"Kita juga berkepentingan karena kita memiliki sekitar 700 ribu roda empat yang belum bayar pajak. Nilainya kira-kira Rp 1,2 triliun. Kemudian ada 4 juta kendaraan roda dua yang belum membayar pajak itu kira-kira Rp 855 miliar," jelas Anies Baswedan.
Wakapolri Sambut Baik
Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono memuji penerapan electronic traffic law enforcement (E-TLE) atau tilang secara elektronik.
Ia pun berharap, inovasi ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan sekaligus menekan angka pelanggaran lalu lintas.
"Ini sangat positif sekali, apabila mata-mata teknologi ini tergelar di seluruh sudut di Jakarta nanti di Jakarta akan tertib dengan sendirinya, tidak perlu lagi ada polisi di jalan, akan berkurang polisi, nggak perlu lagi dipasang patung polisi, karena yang ada di benak masyarakat kita sudah ada mata di mana-mana," terang Ari di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (25/11/2018).
Ari mengambil contoh negara Jepang dalam penerapan kamera pengawas di sejumlah titik jalan. Imbasnya, masyarakat di sana lebih displin.
"Di Jepang itu sudah ribuan. Meski banyak mata teknologi CCTV tapi yang melanggar sedikit, mungkin nanti di Jakarta bisa seperti itu," ujar dia.
Advertisement
