Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup. Hal itu dilakukan jika PKS berhasil memenangkan Pemilu 2019.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai usulan PKS tidak realistis serta tidak sesuai dengan hasil survei yang ada.
Advertisement
"Ini juga enggak ada risetnya ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11).
Menurut Fahri, negara maju justru mengurangi keberadaan kendaraan bermotor. Dia menambahkan, penggunaan sepeda motor juga dianggap tidak aman.
"Beda kalau di negara maju itu kan orang pakai jaket dari kulit, pakai helm, itu ketat sekali. Kalau di kita kan, ada bapak-bapak bawa anaknya yang masih bayi muter pakai motor, yang kayak begitu-begitu tuh," ungkapnya.
Karena itu, Fahri menyayangkan usulan penghapusan pajak kendaraan sepeda motor ini hanya untuk menarik suara Pileg 2019. Dia pun menyarankan, seharusnya PKS mengusulkan pembuatan undang-undang tentang perlindungan dan keselamatan pengendara sepeda motor.
"Ini mau berjuang buat siapa ini. Buat popularitas sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong. Justru kalau politik itu, politik perlindungan, proteksi begitu," ucapnya.
Reporter: Sania Mashabi
Sumber: Merdeka.com
Saksikan video menarik berikut ini:
