Liputan6.com, Lisbon: Krisis ekonomi Eropa menimbulkan kesengsaraan rakyat. Alhasil, sejumlah demonstrasi terjadi. Ratusan ribu buruh berunjuk rasa di Lisbon Palace Square, Portugal. Seperti dilansir NHK, Senin (13/2), para demonstran yang tergabung dalam serikat buruh terbesar di Portugal, CGTP, menuntut kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, kebijakan yang berupa pengetatan anggaran tersebut memberatkan para buruh.
Para demonstran menuntut pemerintah agar meninjau ulang kebijakan pengetatan tersebut. Dengan spanduk yang bertuliskan "Keadilan harus ditegakkan dan kemiskinan harus dihilangkan", mereka mengecam tindakan Perdana Menteri Pedro Passos Coelho yang dinilai tidak adil.
Pada Mei 2011, pemerintah Portugal menjual perusahaan negara dan melaksanakan reformasi tenaga kerja, seperti mengurangi libur nasional. Hal ini dilakukan sebagai imbalan atas pinjaman sebesar US$ 103 miliar atau sekitar Rp 927 triliun dari Uni Eropa (EU) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dengan adanya kebijakan ini, rakyat sengsara dengan meningkatnya jumlah pengangguran.
"Kebijakan pengetatan ini tidak akan memecahkan solusi krisis dan memperkaya negara. Ada ketidakseimbangan antara gaji standar buruh dengan kebutuhan mereka," ujar Sekretaris Jenderal CGTP Armenio Carlos. "Gaji bersih yang diterima buruh hanya € 432 (Rp 5 juta) sedangkan kebutuhan hidup mereka mencapai lima juta lebih,"
Menurut pejabat CGTP tersebut, demonstrasi akan terus digencarkan hingga akhir Februari.(presstv.ir/ADO)
Para demonstran menuntut pemerintah agar meninjau ulang kebijakan pengetatan tersebut. Dengan spanduk yang bertuliskan "Keadilan harus ditegakkan dan kemiskinan harus dihilangkan", mereka mengecam tindakan Perdana Menteri Pedro Passos Coelho yang dinilai tidak adil.
Pada Mei 2011, pemerintah Portugal menjual perusahaan negara dan melaksanakan reformasi tenaga kerja, seperti mengurangi libur nasional. Hal ini dilakukan sebagai imbalan atas pinjaman sebesar US$ 103 miliar atau sekitar Rp 927 triliun dari Uni Eropa (EU) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dengan adanya kebijakan ini, rakyat sengsara dengan meningkatnya jumlah pengangguran.
"Kebijakan pengetatan ini tidak akan memecahkan solusi krisis dan memperkaya negara. Ada ketidakseimbangan antara gaji standar buruh dengan kebutuhan mereka," ujar Sekretaris Jenderal CGTP Armenio Carlos. "Gaji bersih yang diterima buruh hanya € 432 (Rp 5 juta) sedangkan kebutuhan hidup mereka mencapai lima juta lebih,"
Menurut pejabat CGTP tersebut, demonstrasi akan terus digencarkan hingga akhir Februari.(presstv.ir/ADO)
