FOTO: Tutup Rapimnas KADIN 2018, Jokowi Batalkan Rencana Relaksasi DNI

Presiden Jokowi menutup Rapimnas Kamar Dagang Indonesia (KADIN) di Solo, Jawa Tengah. Jokowi berencana membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi ke-16 menyusul adanya keluhan dari KADIN dan HIPMI.

oleh Fery Pradolo diperbarui 28 Nov 2018, 15:45 WIB
Presiden Jokowi Tutup Rapimnas KADIN 2018
Presiden Jokowi menutup Rapimnas Kamar Dagang Indonesia (KADIN) di Solo, Jawa Tengah. Jokowi berencana membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi ke-16 menyusul adanya keluhan dari KADIN dan HIPMI.
Presiden Jokowi dan Ketua Umum Kadin, Rosan P. Roeslani pada acara penutupan Rapimnas Kadin di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11). Dalam pidatonya Jokowi berencana membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden Jokowi (tengah) didampingi Ketum KADIN, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Ketua DPR, Mesesneg saat menyanyikan lagu Indonesia Raya pada acara penutupan Rapimnas Kadin di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada acara penutupan Rapimnas Kadin di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11). Jokowi berencana membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi ke-16. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada acara penutupan Rapimnas Kadin di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11). Jokowi berencana membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi ke-16. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada acara penutupan Rapimnas Kadin di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11). Jokowi berencana membatalkan rencana relaksasi DNI menyusul adanya keluhan dari KADIN dan HIPMI. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada acara penutupan Rapimnas Kadin di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11). Jokowi berencana membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi ke-16. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya