Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan sosialisasi Pemilu 2019 melalui pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan Dalang Ki Warseno Slenk yang mengangkat Lakon "Wahyu Topeng Raja Bharata". Pagelaran dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Sabtu malam 1 Desember 2018.
"Pagelaran wayang Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya tersosialisasinya tahapan Pemilu 2019 dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 serta terciptanya situasi yang kondusif," kata Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wiryanta dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (2/12/2018).
Advertisement
Selain itu, lanjut Wiryanta, kegiatan itu juga untuk memberikan pemahaman tentang persiapan dan tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 kepada masyarakat dalam rangka menciptakan suasana aman dan damai dalam ajang pesta demokrasi rakyat.
Menurut Wiryanta, kegiatan semacam ini akan membuat partisipasi aktif masyarakat untuk menyukseskan Pemilu 2019 meningkat, namun diperlukan suatu upaya untuk lebih mendorong masyarakat memanfaatkan hak pilihnya serta menyukseskannya.
"Menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif serta tetap menjaga kerukunan meskipun memiliki pilihan calon yang berbeda," kata Wiryanta seperti dilansir Antara.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tingkatkan Partisipasi Pemilih
Kegiatan semacam ini, kata dia, juga dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019, terutama dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan suasana aman dan damai dalam ajang pesta demokrasi tersebut.
"Kegiatan ini akan menggunakan kelompok pertunjukan rakyat dalam bentuk pagelaran wayang kulit sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait hal tersebut kepada masyarakat," ujarnya.
Wiryanta menambahkan, pelaksanaan Pemilu serentak memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satunya dengan adanya potensi kerawanan dalam pemilu mendatang, antara lain, penyebaran informasi tidak benar atau hoaks dan penggunaan politik identitas.
"Untuk politik identitas berpotensi terjadi sebelum dan sesudah pemungutan suara. Oleh karenanya, seluruh pihak harus menjaga agar tidak terjadi kerumitan dalam tahapan tersebut," tutur dia.
Advertisement
