Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan kembali membangun Palu, Sulawesi Tengah sesudah Januari 2019. Sebelumnya Palu porak poranda diguncang gempa bumi dan tsunami berkekuatan 7,4 skala richter pada akhir September 2018.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menuturkan, master plan pembangunan kembali Palu diperkirakan selesai Januari-Februari 2019.
“Saat yang sama hunian sementara ditargetkan selesai akhir Desember. Baru bisa rekonstruksi kalau hunian sementara yang targetnya 14.000 apa yah selesai. Januari master plan selesai sehingga sesudah Januari proses rekonstruksi sudah bisa dimulai,” ujar Bambang, seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (6/12/2018).
Baca Juga
Advertisement
Mengenai master plan itu, Bambang mengatakan, ada bantuan tenaga ahli dari Jepang yang memang berpengalaman untuk membangun daerah-daerah rawan gempa, daerah yang alami likuifaksi dan rawan tsunami.
Oleh karena itu, menurut Bambang, akan dibuat dulu zona wilayah yang tidak boleh ditempati lagi terutama tsunami dan likuifaksi sama yang mungkin terletak di sesar itu. Kemudian sisanya terutama untuk daerah yang nantinya jadi pemukiman baru.
"Jadi kita juga harus double check apakah daerah pemukiman ini harus dibangun dari nol. Ini sudah benar-benar aman atau tidak,” ujar Bambang.
Menutur dia, sejauh ini penyusunan master plan untuk rekonstruksi kota Palu berjalan lancar. Selain itu memperhitungkan prospek jangka panjangnya.
"Diharapkan tidak terjadi kesalahan kecil yang membuat kita harus revisi lagi nanti dalam waktu pendek," tutur dia.
Hunian Sementara bagi Warga Palu dan Donggala Gunakan Sistem Klaster
Sebelumnya, hunian sementara (Huntara) yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagi korban gempa Palu dan Donggala akan menggunakan sistem klaster pada lima zona. Pertimbangannya faktor ketersediaan lahan dan keamanan lokasi dari dampak gempa.
Tiap klaster terdiri dari 10 unit huntara yang tahan gempa, satu sekolah PAUD, satu SD, tempat sampah, ruang terbuka untuk kegiatan warga, dan tempat parkir sepeda motor.
"Kita buat senyaman mungkin karena digunakan dalam jangka waktu cukup lama untuk satu hingga dua tahun sambil menunggu sampai relokasi hunian tetap yang dibangun pemerintah selesai," kata Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto seperti dikutip dari Antara.
Demi memenuhi kebutuhan air bersih di setiap unit huntara yang dibangun, Kementerian PUPR juga melakukan pengeboran sumur air tanah dengan perkiraan kebutuhan total air sebesar 45 liter per detik. Kebutuhan tersebut dibagi untuk Palu sebesar 18 liter per detik, Donggala 8,51 liter per detik, dan Sigi 18,5 liter per detik.
Dari total 42 titik rencana pengeboran sumur, 8 titik sudah diuji geolistrik. Kementerian PUPR juga tengah melakukan perbaikan kerusakan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 12 lokasi yang tersebar di Palu, Donggala dan Sigi.
SPAM Salena IPA di Kota Palu sudah selesai perbaikannya sementara SPAM Duju I (Gawalise) dengan layanan 20 liter per detik sudah 50 persen progres perbaikannya.
Arie menyatakan dari 1.200 huntara yang direncanakan, lokasi yang sudah terverifikasi tersedar di 48 titik, yakni 9 lokasi di Donggala, 21 lokasi di Palu, dan 18 lokasi di Sigi.
Sebanyak 506 unit huntara sudah terukur untuk penentuan tata letaknya dan 116 unit lain sudah dalam proses penyelesaian. Dari total 1.200 unit, progres fisik PUPR sebesar 19,27 persen.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
