Liputan6.com, Jakarta Masyarakat dunia harus bekerja sama untuk menghadapi situasi kedaruratan kesehatan, khususnya di daerah perkotaan. Kesiapsiagaan perkotaan dalam menghadapi situasi darurat kesehatan harus dibangun melalui kerjasama dengan berbagai sektor.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dalam High-Level Conference Preparedness for Public Health Emergencies: Challenges and Opportunities in Urban Areas, yang diselenggarakan di Lyon, Prancis pada 3 sampai 4 Desember 2018 waktu setempat.
Advertisement
Mengutip dari rilis di laman sehatnegeriku.kemkes.go.id pada Kamis (6/12/2018), kepadatan penduduk perkotaan yang meningkat dengan sistem kesehatan yang lemah, sangat rawan terhadap ancaman keamanan kesehatan global. Karena itu, Nila mengatakan, penting untuk membangun kesiapsiagaan kota sebagai bagian dari implementasi penuh International Health Regulation yang dikeluarkan pada 2005.
Berbagai isu kesehatan seperti SARS di tahun 2003, flu burun di 2005, pandemik flu babi di 2009, MERS-Cov pada 2012, Ebola tahun 2014, dan Zika tahun 2016, serta kejadian penyakit lainnya, berimplikasi luas tidak hanya sistem kesehatan. Semua itu menyebabkan dampak secara sosial, ekonomi, dan politik.
Saksikan juga video menarik berikut ini:
Masyarakat perkotaan harus siap
Daerah perkotaan sendiri harus siap menghadapi kedaruratan kesehatan, mengingat tingginya populasi yang besar, perannya penting bagi ekonomi dan sosial suatu negara. Meskipun memiliki infrastruktur yang baik dan layanan kesehatan serta informasi yang maju, penduduk dalam jumlah besar lebih rentan terhadap masalah kesehatan.
Hal tersebut dianggap mudah menyebarkan kedaruratan kesehatan, khususnya akibat penyakit menular. Implikasinya pun besar terhadap perdagangan dan sosial ekonomi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan, Indonesia sendiri saat ini telah membangun Pusat Krisis Kesehartan, Public Health Operation Center untuk Darurat Kesehatan, dan Layanan Darurat Kesehatan berkode akses 119 baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota.
Hal ini dilakukan mengingat Indonesia yang rawan bencana alam, serta wabah penyakit menular tropis dan epidemi.
Advertisement
