Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih penghargaan sebagai salah satu Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai rangkaian dari Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/11/2018).
Komitmen Kementan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus berjalan di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan sejumlah program terobosan. Inspektur Jenderal Kementan Justan Riduan Siahaan, mengatakan bahwa pemerintahan yang bersih merupakan amanat Nawacita, yakni Mewujudkan Pemerintahan Bersih, Efektif, dan Demokratis dengan sepenuh hati.
Advertisement
"Prinsipnya adalah penegakan integritas. Hal itu benar-benar dilakukan Menteri Pertanian dan kemudian diterapkan ke masing-masing individu. Selain itu, kita juga membangun sistem pengendalian interen di setiap unit," ujarnya, saat mewakili Menteri Pertanian menerima penghargaan tersebut.
Justan juga melihat komitmen Kementan untuk memastikan lumbung pangan dunia dalam kondisi baik. Semua program diarahkan untuk mendukung visi tersebut, sehingga tidak ada toleransi penyimpangan.
Standar kerja yang dibuat tinggi oleh pimpinan, menurutnya, membantu fokus pencapaian sehingga tidak sempat melakukan penyimpangan.
"Menteri Pertanian menegaskan tidak ada toleransi untuk penyimpangan. Kita tegas menerapkan aturan, baik untuk penyelenggara negara maupun pengusaha yang bermain-main dengan anggaran dan kinerja," ucap Justan.
Amran Sulaiman sering mengatakan bahwa sejak 2014 sebanyak 1.295 pegawai menjalani mutasi dan demosi, bahkan dipecat karena terbukti melanggar hukum. Ia juga tak segan mem-blacklist sejumlah perusahaan di bidang pertanian yang terindikasi bertindak merugikan negara.
Dalam memberantas mafia, Amran mengatakan ada sekitar 700 orang yang tengah menjalani proses hukum. Dari 700 orang tersebut, lebih kurang ada 400 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
Justan menjelaskan bahwa pada prinsipnya, Kementan membuka pintu untuk KPK membantu pemberantasan korupsi di lingkungannya.
"Bahkan Menteri Amran, secara praktik sejak awal kepemimpinannya menyediakan ruangan khusus untuk anggota KPK agar bisa menjalankan tugas mencegah gratifikasi," kata dia.
Selain penghargaan dari KPK, Kementan juga sudah mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2016 dan berhasil dipertahankan pada 2017. Status yand ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan yang pertama sejak 10 tahun penilaian oleh KPK dan menjadi bukti komitmen dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan.
Kementan menjadi satu dari tiga penerima penghargaan tersebut, selain Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Sebuah apresiasi yang sangat konstruktif dalam menjaga semangat, mengingat saat ini ada 34 kementerian yang juga berusaha memberantas korupsi.
Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam sambutannya dalam acara yang bertajuk "Menuju Indonesia Bebas Dari Korupsi", mengatakan bahwa indeks pemberantasan korupsi di Indonesia sejak reformasi cukup membanggakan dan termasuk yang peningkatannya tertinggi di dunia. Menurutnya, peningkatan tersebut mencapai 20 skor, mengalahkan banyak negara.
"Kita meminta komitmen, kerja sama, dan kontribusi seluruh elemen, agar terus bergandengan tangan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, sehingga bisa dihilangkan dari Indonesia," ujar Agus.
(*)
