Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara mengenai tragedi pembunuhan 19 pekerja proyek Istaka Karya yang sedang membangun jembatan dari Kali Yigi-Kali Auruk di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.
Menurutnya, di Papua memang ada gerombolan yang sering melakukan tindak pelanggaran hukum.
Advertisement
Tjahjo sedikit bercerita terkait salah satu tindak pelanggaran hukum di Papua. Kata dia, tim e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kerap dipalak oleh gerombolan di Papua.
"Fokus kami adalah meminta Pemda di Papua, secara komprehensif enggak ada masalah, tapi urusan gerombolan ini, tim e-KTP kami aja dipalak kok, setiap tiga kilo ada gerombolan datang, bayar Rp 5 juta," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Politikus PDI Perjuangan ini berharap gubernur ataupun tokoh adat untuk bisa membantu pelaksanaan program pembangunan pemerintah baik pusat atau daerah. Termasuk salah satu caranya dengan menjaga keamanan di beberapa lokasi di Papua.
"Programnya wali kota bupati soal keamanan. Ya kita sikat sama-sama, enggak boleh dua orang atau gerombolan pun yang mengganggu konsolidasi pembangunan infrastruktur yang ada di semua daerah," ungkapnya.
Nduga Rawan
Dia menjelaskan, memang Nduga rawan dengan konflik. Kata Tjahjo, itu terjadi karena faktor geografis dan sosialisasi.
"Enggak ada masalah, memang Nduga sejak dulu, urusan pilkada ya ruwet, saya kira karena faktor geografis, faktor sosialisasi, itu aja," ujarnya.
Reporter: Sania Mashabi
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
