Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku khawatir dengan kasus jual beli blangko e-KTP di pasar online. Menurut dia, kasus ini bisa menjadi gerbang kecurangan Pemilu 2019.
"Bisa, tapi saya tidak mau suuzon. Karena pertama jumlahnya sepertinya tidak besar dan rata-rata itu untuk orang kecil," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Advertisement
Mardani menilai, masalah ini tidak bisa dianggap sederhana. Pasalnya, ada lebih dari satu toko yang menjual blangko e-KTP.
"Jadi, menurut saya enggak bisa ini dijawab dengan 'ini udah ketangkep'. Jangan pernah mencari siapa yang salah, tetapi cari di mana letak kesalahannya. Dari situ baru ketahuan konstruksi kasusnya," ungkapnya.
"Misalnya ternyata si orang ini puncak gunung es. Pucuknya ketangkep, tapi gunung es besarnya enggak ketangkep. Itu namanya kita enggak menyelesaikan masalah," katanya.
Karena itu, dia menyarankan adanya audit untuk melihat akar masalah penjualan blangko e-KTP online itu. Hal itu, ucap dia, dilakukan agar masyarakat paham dan bisa segera melaporkan jika ada kejadian serupa.
Kantongi Identitas Pelaku
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arief Fakrulloh sebelumnya mengaku telah mengantongi identitas pelaku penjualan blangko e-KTP online. Kata dia, pelaku itu adalah anak dari eks Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Lampung.
"Tidak ada sistem yang jebol ini ada tindak pidana umum. Di mana ada seorang anak mengambil blangko yang dibawa anaknya, yang kebetulan Kepala Dinas Dukcapil di Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Ayahnya sekarang sudah pensiun. Ini blangko yang dicetak Februari dan dikirim ke daerah Maret," kata Zudan di dalam Rapat Komisi II, Kamis, 6 Desember 2018.
Reporter: Sania Mashabi
Sumber: Merdeka.com.
Saksikan video menarik berikut ini:
Advertisement
