Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.
Direktur Pemasaran Ritail Pertamina Masud Khamid mengatakan, Pertamina memiliki strategi baru untuk meningkatkan layanan dalam menyalurkan BBM ke seluruh Indonesia sampai tingkat desa.
"Strategi distribusi ke depan berusaha keras semua titik layanan, kalau SPBU hanya sampai kecamatan," kata Masud di Nias, Sumatera Utara, Jumat (7/12/2018).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Masud, untuk menyalurkan BBM sampai desa Pertamina akan menggandengan BUMDes yang jumlahnya 77 ribu unit di seluruh Indonesia, untuk merealisasikan seluruh BUMDes menjual BBM akan dilakukan secara bertahap dari 5 sampai 8 tahun.
" 5-8 tahun ke depan seluruh desa, badan usaha di desa sudah punya SPBU mini, Pertashop, ada juga jual oli, bengkel, alat pendingin AC, kita didik setiap desa," tuturnya.
Masud mengungkapkan, investasi BUMDes membutuhkan modal Rp 35 juta untuk bisa menjual BBM non subsidi, setiap unit bisa menjual 1.000 liter dengan keuntungan penjualan Rp 800 per liter. Pertamina telah melakukan uji coba pada BUMDes di Sukabumi, Jawa Barat.
"Kami buka Pertashop, volume 1.000 liter, ujicoba sudah di Sukabumi, modal Rp 35 juta, tandasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pendirian BUMDes Masih Terkendala Pengetahuan Masyarakat
Sebelumnya, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eko Ariantori, menyebut pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala beberapa masalah. Salah satunya, masih banyak masyarakat desa yang tidak memiliki pengetahuan akan pentingnya BUMDes.
"Pertama tipe ketidaktahuan. Kedua kepala desa yang tahu, ada inisiatif mendirikan BUMDes, tapi tidak merasa ada untungnya. Ketiga, ada yang tahu, tapi mendirikannya itu asal saja. Akhirnya kita pelan-pelan membangun mimpi mereka, kenapa mau mendirikan," jelas dia, Jumat (6/4/2018).
Eko mengatakan, sejauh ini OJK secara partisipatif mendekati beberapa perangkat desa. Mulai dari kepala dan sekretaris desa untuk melakukan pendataan potensi desa tersebut.
Selain itu, OJK juga memfasilitasi dan mendampingi desa-desa dalam melakukan musyawarah desa. Sehingga nantinya akan menghasilkan satu peraturan desa (Perdes) untuk memberikan BUMDes dan menyusun satu perjanjian kerja sama antardesa.
Seperti diketahui, BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakatnya, dengan tujuan memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut.
Advertisement
