Liputan6.com, Kuala Lumpur - Ribuan pendukung UMNO dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dilaporkan berkumpul di jantung Kuala Lumpur pada hari Sabtu, untuk memprotes rencana ratifikasi pemerintah atas Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).
Massa terus melanjutkan agenda kumpul besar itu, meski pemerintah Malaysia telah mengumumkan tidak akan meratifikasi ICERD, konvesi PBB yang mengutuk diskriminasi dan menyerukan kepada negara-negara di dunia, untuk menerapkan kebijakan penghapusan diskriminasi rasial dalam semua bentuknya.
Dikutip dari Channel News Asia pada Sabtu (8/12/2018), massa datang dari seluruh Malaysia dengan menggunakan kereta, bus, dan pesawat untuk berdemo.
Baca Juga
Advertisement
Sebagian besar mereka berkumpul di dua masjid, yakni Masjid Jamek dan Masjid Nasional Malaysia, sejak Sabtu dini hari. Kedua tempat ibadah tersebut terletak sekitar dua kilometer dari Dataran Merdeka, sebuah lapangan yang diizinkan jadi tempat demonstrasi.
Siti Mariam Mohd Kassim, yang bepergian dengan sepupu-sepupunya dari Kota Bharu, negara bagian Kelantan, mengatakan unjuk rasa akan berlangsung damai dan para pendukung hanya ingin suara mereka didengar.
"Kami tidak membawa senjata. Kami ingin berkumpul sebagai kesatuan besar dan memberi tahu pemerintah bahwa meratifikasi ICERD tidak akan baik untuk Malaysia," kata mahasiswi berusia 18 tahun itu.
Mohd Ibrahim Che Mat, yang merupakan pendukung UMNO dari Johor, mengatakan para peserta demonstrasi telah diingatkan oleh penyelenggara via WhatsApp, untuk tidak memprovokasi siapapun atau menggunakan kekerasan.
Pengamanan di wilayah sekitar Dataran Merdeka telah ditingkatkan sejak Jumat 7 Desember. Barikade dibentuk dan petugas terlihat berpatroli di gedung-gedung pemerintah di sekitarnya.
Simak video pilihan berikut:
Dikhawatirkan Mengikis Hak Pribumi
Meskipun pemerintahan Malaysia telah berganti dengan kubu yang pro-reformasi, namun isu-isu rasial terus mengemuka.
Masyarakat Melayu menyuarakan ketakutan bahwa meratifikasi ICERD, akan mengikis hak-hak afirmatif pribumi yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Koalisi petahana Pakatan Harapan (PH), dalam manifesto pemilu, telah menjanjikan pembaruan hak asasi manusia dan ratifikasi konvensi internasional yang relevan. Namun, protes meluas menyebabkan pemerintah membatalkan rencana tersebut bulan lalu, tanpa penjelasan apa pun.
"Reaksi yang kuat terhadap ICERD adalah karena kegagalan pemerintah untuk menginformasikan pada publik dengan benar, terutama orang-orang Melayu pedesaan (mengenai masalah ini)," kata Asrul Hadi Abdullah Sani, seorang analis di konsultan kebijakan publik BowerGroupAsia.
Sebaliknya, pemerintah berupaya mencegah serangan balik, yang membuka ruang bagi partai oposisi, untuk meraup dukungan dari warga Melayu.
Para pengamat mengatakan bahwa demonstrasi tetap berlangsung sebagai platform bagi partai oposisi, untuk memoles reputasi mereka sebagai pembela hak-hak Melayu.
UMNO yang sebelumnya bercokol dan mendomonasi perpolitikan Malaysia untuk kali pertamanya kalah dalam Pemilu 2018. Menjadi oposisi.
Advertisement
