Liputan6.com, Jakarta Menjelang tahun politik di Indonesia seperti sekarang ini, mudah sekali satu pihak memberi cap radikal, non NKRI, dan non Pancasila kepada pihak lain. Hal ini membuktikan lemahnya pengetahuan dan pemahaman sejarah perjuangan para pendiri bangsa.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan hal tersebut di hadapan sekitar 500 masyarakat peserta acara Temu Tokoh/Kebangsaan kerja sama MPR RI dengan Yayasan Ibnu Hisyam Pasar Minggu, di Ballroom RM Raden Bahari, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2018).
Advertisement
Hidayat mengatakan, jika anak bangsa meluangkan waktu memahami sejarah perjuangan bangsa, maka akan terlihat betapa pentingnya peran mereka terhadap eksistensi NKRI hingga kini.
"Ambil contoh bagaimana peran besar tokoh Islam Mohammad Natsir dengan mosi integralnya mengembalikan Indonesia menjadi NKRI kembali," ujarnya.
Mosi integral sendiri adalah sebuah hasil keputusan parlemen (Parlemen Sementara Republik Indonesia Serikat/RIS) mengenai bersatunya kembalinya sistem pemerintahan Indonesia dalam sebuah kesatuan yang digagas oleh Mohammad Natsir.
Hidayat menjelaskan, tanpa peran beliau yang mampu meyakinkan pemerintahan RIS dan seluruh tokoh bangsa akan pentingnya kembali ke NKRI, mungkin sekarang negara Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Jauh dari cita-cita dibentuknya negara Indonesia.
"Jadi sekali lagi saya berharap jangan seenaknya mencap salah satu elemen bangsa, misalnya Islam dengan segala kegiatannya, seperti kegiatan Reuni 212 yang lalu, sebagai radikal, non NKRI, dan non Pancasila, yang faktanya terbukti berlangsung damai, aman tanpa kekacauan hanya karena ketidaksukaan," ucapnya.
Untuk itu, Hidayat menekankan pentingnya seluruh rakyat Indonesia menjaga warisan perjuangan para pendiri bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan budaya tapi memiliki satu visi, misi, serta cita-cita mulia membentuk negara Indonesia menuju kesejahteraan bersama.
"Jika kita mampu memahami dan menjaga warisan tersebut maka tidak akan ada segala macam sangkaan negatif antar sesama anak bangsa yang berujung konflik," kata dia.
(*)
