Liputan6.com, Washington DC - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan pada Senin 10 Desember, pihaknya menjatuhkan sanksi terhadap tiga pejabat senior Korea Utara atas pelanggaran hak asasi manusia
Sanksi itu disampaikan di tengah upaya Donald Trump untuk merayu rezim Kim Jong-un untuk menggiatkan semangat denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Dikutip dari The Straits Times pada Senin (11/12/2018), para pejabat yang dijatuhi sanksi termasuk Choe Ryong-hae, yang telah dianggap sebagai tangan kanan oleh Kim Jong-un.
Kementerian Keuangan AS mengatakan pihaknya mengambil tindakan tegas itu sebagai tanggapan atas "perlakuan tercela Korea Utara" kepada warganya, sesuai dengan undang-undang Negeri Paman Sam --terbit pada 2016-- yang mensyaratkan sanksi atas pelanggaran HAM.
Baca Juga
Advertisement
"Amerika Serikat secara konsisten mengutuk rezim Korut karena pelanggarannya yang mencolok terhadap hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental. Pemerintahan ini akan terus mengambil tindakan terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.
Perintah sanksi --diumumkan pada Hari Hak Asasi Manusia yang didukung PBB-- berisi perampasan aset apa pun dari tiga pejabat tersebut di AS, dan larangan untuk melakukan transaksi keuangan dengan pihak yang berbasis di Negeri Paman Sam.
Beberapa pengamat menilai pembatasan semacam itu mungkin akan berdampak kecil terhadap pejabat di salah satu negara paling tertutup di dunia.
Tetapi, di lain pihak, kebijakan itu akan memiliki dampak simbolis yang jelas karena Korea Utara mencari penerimaan yang lebih besar oleh Amerika Serikat.
Kim Jong-un dan Donald Trump bertemu untuk pertama kalinya pada Juni lalu di Singapura, beberapa waktu setelah dua negara Korea mengukir sejarah berupa gencatan senjata sejak perang saudara 1950-53.
Simak video pilihan berikut:
Orang Nomor Dua di Militer Korut
Choe Ryong-hae adalah salah satu pembantu terdekat Kim Jong-un, dikenal oleh dunia internasional sebagai orang nomor dua yang berwenang mengendalikan militer Korea Utara.
Dia sering dipercaya untuk melakukan kebijakan luar negeri atau membuat pengumuman profil tinggi. Pada pawai militer besar tahun lalu, Choe memperingatkan bahwa Korea Utara siap untuk "mengalahkan musuh dengan kekuatan keadilan nuklir".
Kementerian Keuangan AS mencatat bahwa Choe adalah kepala dari Organisasi dan Departemen Bimbingan Partai Pekerja yang berkuasa, di mana kerap memaksakan disiplin ideologis dan memastikan semua pejabat herus sejalan.
Salah seorang pejabat lain yang ditargetkan dalam sanksi tersebut adalah menteri keamanan negara, Jong Kyong-thaek.
Menurut laporan Kementerian Luar Negeri AS yang dikirim ke Kongres, Jong mengendalikan penyensoran dan pelanggaran hak asasi manusia, langsung di bawah payung kementerian yang dipimpinnya.
Advertisement
