Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan ada dua kementerian/lembaga yang memiliki inovasi digital terbaik dalam proses pelayanannya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Polri itu hanya seimbang dengan kementerian keuangan dari seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang kita nilai. Kementerian Keuangan dan Polri yang nomor satu secara nasional orientasi elektroniknya," ucap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Predikat itu diberikan, sambungnya, lantaran kedua K/L tersebut banyak inovasi. "Karena banyak inovasinya yang berorientasi kepada elektronik," tambahnya.
Baca Juga
Advertisement
Ke depan, Kementerian PANRB mendorong kepada seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk menonjolkan prestasinya dalam hal inovasi digital.
"Oleh karena itu saya sampaikan, supaya inovasi yang berorientasi kepada elektronik itu disatukan secara nasional," imbuh Syafruddin.
Mantan perwira kepolisian ini juga mengaku tak terkejut atas keberhasilan Polri dalam memberikan pelayanan secara elektronik. Menurut dia, Polri telah banyak mengembangkan inovasi digital dalam pelayanannya.
"Jadi Polri ini sudah sangat menonjol, larinya sudah sangat cepat. Oleh karena itu, inovasi yang berorientasi kepada elektronik ini supaya dipesatkan secara nasional oleh Mabes Polri, karena sudah sangat masif," ujar dia.
Menteri PANRB Apresiasi Polres yang Beri Pelayanan Paling Prima
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan predikat pelayanan prima dengan nilai A terhadap dua badan kepolisian di Jawa Timur, yakni Polres Banyuwangi dan Polrestabes Surabaya. Predikat tersebut diraih berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sepanjang 2018.
Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri PANRB Syafruddin di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018
Dia mengatakan, bentuk apresiasi ini sama pentingnya dengan pemberian penghargaan sehari sebeluknya kepada 59 satker Polri, yang telah mendukung perubahan internal institusi melalui pembangunan unit percontohan berpredikat zona Integritas, baik itu Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Penghargaan ini tidak kalah pentingnya, saya juga memberikan penghargaan bagi para kasatker dan kasatwil, yang menunjukkan kinerja optimal dalam pelayanan publik institusi Polri," ujar dia dalam sambutannya.
Menteri Syafruddin menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang dinilai sangat penting dalam pemberian penghargaan ini. Pertama, sebagai tokoh yang pernah mengabdi melalui institusi polri, dia menganggap organisasi ini merupakan organ utama dalam pemerintahan yang menopang peradaban bangsa.
Kedua, lanjutnya, yakni perihal posisi Polri dalam menegakan pilar supremasi hukum. Menurutnya, anomali dan ketidakpastian akan merusak sendi-sendi bernegara bila pilar ini runtuh.
Sementara yang ketiga, sambungnya, Polri memiliki peran yang bukan saja hanya sebagai mekanisme kontrol masyarakat, namun juga sebagai agen dan pionir perubahan masyarakat.
"Itulah mengapa, muncul istilah polisi penjaga kehidupan, polisi pejuang kemanusiaan dan polisi pemelihara jalannya perabadan. Sesungguhnya bangsa ini membutuhkan polisi untuk menciptakan perubahan," jelas Syafruddin.
Adapun tahap evaluasi ini dilaksanakan pada 5 Polrestabes, 18 Polresta dan 171 Polres. Hasilnya, indeks rata-rata 3,31 didapat lewat akumulasi dari 2 unit kerja di lingkup layanan SIM dan SKCK, dimana terdapat dua polres dengan kategori prima (A) dan 19 polres berkategori sangat baik (A-).
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
