Liputan6.com, Jakarta - Cawapres Ma'ruf Amin mengingatkan proses penegakan hukum terhadap ulama tidak melulu dikaitkan dengan kriminalisasi. Dia menegaskan, seluruh elemen masyarakat harus taat menjalani proses hukum.
Menurutnya, segala laporan adanya dugaan tindak pidana tidak hanya menimpa para ulama, golongan masyarakat lain pun merasakan hal sama.
Advertisement
"Saya mengatakan, tidak ada kriminalisasi ulama. Kalau itu sifatnya menegakan hukum itu bukan hanya ulama yang lain-lain juga kalau dianggap, diduga, melakukan pelanggaran hukum ujaran kebencian tentu akan diproses. Memang seperti itu, tapi karena yang diadukan ulama kemudian dianggap mengkriminalisasi ulama. Padahal ada pula yang bukan ulama," ujar Ma'ruf di kediamannya, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).
Dia pun mencontohkan artis yang dilaporkan ke polisi. "Apa ada kriminalisasi artis? Jadi sebenarnya itu proses hukum biasa," kata Ma'ruf.
Ma'ruf pun heran mengenai tudingan pemerintahan Jokowi mengkriminalisasi ulama. Dia yakin, aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan disertai alat bukti sebelum menetapkan status hukum seseorang.
"Saya juga tidak paham. Artinya menjadikan orang tidak salah dianggap melakukan tindakan kriminal. Tahu tahu dicekal, saya kira di negeri ini tidak ada (kriminalisasi) kecuali ada bukti awal kemudian diproses," kata Ma'ruf Amin.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Jokowi Bantah Kriminalisasi Ulama
Sementara itu, Capres petahana Jokowi membantah tudingan melakukan kriminalisasi ulama. Buktinya, menurut Jokowi, ia malah meminang Ma'ruf Amin yang berlatar belakang Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai cawapres.
"Kriminalisasi ulama bagaimana mungkin? yang pertama, Pak cawapres kita ini adalah ulama yang paling, udah paling atas bener. Pak Kiai Ma'ruf Amin ketua MUI, kok isu isu seperti ini masih berani keluar?" ujar Jokowi.
Ia mengungkapkan hal itu dalam kesempatan Rakernas Relawan Bravo-5, di Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/12/2018).
"Kita ini tiap hari ketemu ulama, tiap hari ke pondok pesantren ketemu ulama, tiap hari masuk ke pondok juga ketemu para kiai," sambungnya.
Meski demikian, kata Jokowi, bila ada ulama yang tersangkut masalah hukum mesti diproses sampai selesai. Menurutnya semua orang sama di muka hukum.
"Misalnya ada ulama yang terkena masalah hukum, ya memang harus berhadapan dengan hukum. Wong gubernur aja terkena masalah hukum ya berhadapan dengan hukum, menteri terkena masalah hukum ya berhadapan dengan hukum," tutur Jokowi.
Reporter: Yunita Amalia
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
