Gara-Gara Koruptor, Ekonomi Dunia Rugi Rp 52.722 Triliun

Melansir laporan PBB, korupsi menjegal perkembangan ekonomi suatu negara.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 13 Des 2018, 07:21 WIB
Kepadatan gedung bertingkat dan pemukiman penduduk dilihat dari kawasan Jembatan Besi, Jakarta, 5 Juni 2016. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi memicu berbagai permasalahan, dari tata ruang, kemiskinan hingga kriminalitas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Akibat praktik korupsi, dunia menderita rugi seperti USD 3,6 triliun atau setara Rp 52.723 triliun (1 USD = Rp 14.645). Angka itu setara 5 persen GDP dunia dan merugikan baik negara kaya maupun negara yang masih miskin.

Melansir laporan PBB, korupsi menjegal perkembangan ekonomi suatu negara. Implikasinya pun tak hanya kerugian di anggaran, melainkan layanan seperti pendidikan, sumber daya alam, dan membuat investor tak tertarik di suatu negara.

"(Korupsi) mencuri sekolah, rumah sakit, dan layanan penting lainnya dari masyarakat, mendorong keluar investasi dan merenggut negara-negara dari sumber daya alam mereka,' ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Di dunia, uang USD 1 triliun dolar (Rp 14.638 triliun) dipakai untuk suap-menyuap. Sisanya, USD 2,6 triliun (Rp 38.058 triliun) dicuri oleh koruptor.

PBB menjelaskan, pihaknya melawan tindak korupsi di negara kaya dan miskin lewat inisitiatif seperti UN Development Programme (UNDP) dan UN Office on Drugs and Crimes (UNODC).

Kampanye itu mempertegas korupsi sebagai salah satu penghalang terbesar dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDG) pada tahun 2030. Di antara tujuannya adalah memberantas kemiskinan, pendidikan berkualitas, menghindari plastik, dan energi yang terjangkau dan bersih.

PBB tak hanya mengajak pemerintah, melainkan juga mengajak sektor swasta dan masyarakat sipil untuk turut memberantas korupsi. Strategi yang ditawarkan PBB adalah Call to Action Matrix yang berisi strategi melawan tindak pidana tersebut.


Persepsi Publik Soal Korupsi Menurun, Mensesneg: Presiden Sudah Berusaha Keras

Jokowi dan JK makan siang bersama di Kantor Wapres.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyambut baik hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merilis bahwa tren penurunan korupsi tiap tahunnya di pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengklaim, hasil survei tersebut adalah wujud nyata kerja keras dalam mencegah korupsi.

"Semangat, ya bagus Presiden sudah berusaha sangat keras untuk mengembangkan sistem mencegah korupsi. Mulai dengan berbagai macam sistem informasi yang lebih transparan, terkontrol," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Desember 2018.

"Teladan presiden luar biasa , sederhana, keluarganya nggak masuk ke dunia bisnis yang dekat dengan negara," ungkap Pratikno.

Walaupun indeks persepsi korupsi cenderung stagnan di angka 37, Pratikno tetap optimistis bahwa Indonesia masih memiliki upaya untuk memberantas korupsi. Salah satu yang akan dilakukan kata dia agar optimal, yaitu dengan cara bukan hanya menindak tetapi mencegah terlebih dahulu.

"Stagnan tapi naik kan, itu kan masalah persepsi, tapi upaya kita sudah luar biasa," ungkap Pratikno.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya