Liputan6.com, Jakarta - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengapresiasi kinerja ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pada 2018.
Pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Destry Damayanti menilai, ada beberapa indikator ekonomi Indonesia yang membaik pada 2018. Hal itu antara lain inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Pencapaian perekonomian di 2018 itu menurut saya cukup baik. Keseluruhan untuk kuartal keempat pertumbuhan ekonomi kita perkirakan 5,1 persen itu achievable. Kemudian inflasi di 3 persen, itu sudah cukup baik," ujar dia saat ditemui di Gedung Kahmi Centre, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).
Baca Juga
Advertisement
Dengan kondisi ketidakpastian global yang tidak bersahabat, Destry menilai pemerintah cukup baik merespons dan mempertahankan ekonomi dalam negeri. Ini ditunjukkan dari segi fiskal.
"Dari segi fiskal lebih produktif ya, kelihatan dari deposit budget yang diperkirakan lebih rendah dari perkiraan awal 2,2 persen. Kemudian kita lihat dari penerimaan, khususnya penerimaan pajak dengan pencapaian di atas 90 persen itu buat kita juga prestasi sekali," ujar dia.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2018 sebesar 5,17 persen. Angka ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya 5,27 persen. Akan tetapi, lebih tinggi dari kuartal III 2017 sebesar 5,06 persen.
Selain itu, realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah hingga akhir November 2018 capai Rp 1.654,5 triliun atau 87,3 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.301,4 triliun atau 80,4 persen dari target APBN 2018.
Tak hanya itu, Destry pun menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah cukup berhasil di tengah memanasnya sentimen global.
"Jadi perekonomian 2018 ini kita pikir sudah on track ya," tutur dia.
Tantangan 2019
Sementara itu, tantangan Indonesia pada 2019, menurut dia ialah pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan inovasi terutama industri teknologi.
"Sektor-sektor strategis seperti agriculture, fishery, pariwisata ternyata masih didominasi oleh level-level pekerja yang masih rendah. Kita berharap human capacity building semestinya jadi PR buat pemerintah," ujar dia.
Destry menilai, pemerintah harus jeli melihat industri apa saja yang dapat diandalkan pada 2019. Selanjutnya mengaitkan industri tersebut dengan pendidikan vokasi sehingga industri dan dunia pendidikan beriringan.
"Jadi pemerintah harus lebih ke mikro melihat industri mana saja yg bisa diandalkan di 2019. Kemudian dikaitkan dengan pendidikan vokasi yang mengarah ke sektor-sektor itu. Ini agar program link and match bisa jalan, petakan supply dan demand," ia menambahkan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
