Jokowi Minta Mensos Kirim Pendamping PKH Keluar Negeri untuk Studi Banding

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, pendamping PKH harus memiliki semangat yang sama membangun bangsa Indonesia.

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Des 2018, 11:45 WIB
Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam Bali Fintech Agenda IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). Jokowi mengaku mengacu pada kebijakan Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara kelahiran internet. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomitmen membangun sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran tahun depan. Guna mendukung upaya tersebut, dia meminta Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita mengirim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) keluar negeri untuk melakukan studi banding atau melanjutkan pendidikan.

Ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rangka Jambore Sumber Daya Program Keluarga Harapan Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12).

"Saya minta nanti ada seleksi di pendamping-pendamping PKH ini kita kirim keluar negeri. Bisa sekolah, maksudnya melanjutkan sekolah, bisa training, bisa melihat dan membandingkan negara lain itu," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, pendamping PKH harus memiliki semangat yang sama membangun bangsa Indonesia. Semangat yang dimaksud yakni meningkatkan kualitas diri guna mengoptimalkan program PKH.

Jokowi ingin ke depan jumlah keluarga penerima manfaat bisa ditekan. Tahun ini, pemerintah menyalurkan PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Tahun depan, pemerintah menargetkan menyasar 16,5 juta keluarga penerima manfaat.

"Jangan sampai ada yang tertinggal, tadi 15,6 juta. Kita harus memiliki semangat yang sama untuk mengentaskan mereka," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Komitmen Jokowi

Di lokasi yang sama, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita melaporkan peserta Jambore Sumber Daya PKH 2018 sebanyak 598 orang. Mereka terdiri dari 7 koordinator regional, 62 koordinator wilayah, dan 529 Koordinator kabupaten kota dari seluruh wilayah di Indonesia.

Agus Gumiwang menyebut, PKH merupakan wujud dari komitmen dan keseriusan Jokowi dalam memerangi kemiskinan. Selain itu, PKH bertujuan untuk mempersempit kesenjangan di Indonesia.

"Tanpa komitmen dan political will yang tinggi dari bapak Presiden, jangkauan dan anggaran PKH tidak akan seluas dan sebesar seperti pada saat ini," ucapnya.

Menurut politikus Partai Golkar ini, ketika bangsa Indonesia dihadapkan pada goncangan dan ketidakpastian ekonomi akibat dinamika ekonomi global, Jokowi secara bertahap tetap mengeluarkan kebijakan dalam rangka penguatan PKH. Agus Gumiwang berharap, komitmen Jokowi ini didukung etos kerja peserta jambore yang baik.

"Kita rapatkan barisan dan bersatu bersama Pak Jokowi dalam membangun masyarakat yang tangguh menuju Indonesia yang lebih maju,"Agus mengatakan.

Reporter: Supriatin

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya