Liputan6.com, Malang - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian terus mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kerja sama revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) antara pemerintah pusat dan daerah.
Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era industri 4.0. "Seminggu yang lalu, saya mengundang Gubernur Jawa Timur bersama tuhuh Gubernur lainnya dan Bupati Lampung Barat. Di situ kita bahas komitmen pusat dan daerah dalam revitalisasi SMK,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam kunjungan kerjanya ke SMKN 4 Malang, Jawa Timur, Kamis (13/12/2018).
Darmin mengatakan, ada dua alasan penting yang mendasari kerja sama tersebut. Pertama, kewenangan SMK ada pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) sehingga revitalisasi akan berjalan dengan baik bila melibatkan Pemprov. Kemudian kedua, daerah tentu lebih memahami kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing.
Baca Juga
Advertisement
Kebutuhan jurusan SMK pada setiap provinsi pun dapat berbeda karena potensi dan sektor unggulan setiap daerah juga berbeda.
Sebagai langkah awal, untuk Jawa Timur, SMKN 4 Malang dan SMKN 11 Malang dipilih menjadi pilot project atau proyek percontohan pertama dalam pengembangan SDM bidang ekonomi digital di Indonesia. Diharapkan, ini akan diikuti oleh daerah mapun provinsi lainnya.
"Oleh karena itu kita akan lakukan besar-besaran mulai tahun depan seluruh Indonesia, tetapi tidak sekaligus menyeluruh," kata dia.
Untuk mendorong pelaksanaan vokasi pada 2019, pemerintah telah meningkatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan vokasi menjadi Rp 26 triliun atau naik Rp 2,37 triliun dari tahun sebelumnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Mendikbud Dukung Jakarta Jadi Percontohan Revitalisasi SMK
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendukung DKI Jakarta menjadi salah satu daerah percontohan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
"Kami sangat mendukung DKI Jakarta menjadi proyek percontohan revitalisasi SMK yang nantinya akan menjadi contoh provinsi-provinsi lainnya," kata Muhadjir dalam siaran pers, Minggu 1 Juli 2018.
Dia mengatakan, implementasi Revitalisasi SMK adalah wujud Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pencanangan revitalisasi SMK di Jakarta pada Sabtu 30 Juni 2018, juga dilakukan penyerahan siswa tamatan SMK sebagai karyawan yang memiliki masa tunggu nol bulan dari kelulusan kepada 125 perusahaan mitra SMK di Ibu Kota.
"Apa yang kita lakukan ini merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 9 Tahun 2016. DKI Jakarta bisa menjadi "pilot project" revitalisasi SMK dengan wilayah yang ideal memiliki jumlah SMK dan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang relatif seimbang, bahkan dunia usaha dan industri lebih banyak," kata Muhadjir seperti dilansir dari Antara.
Mendikbud menambahkan, dengan jumlah dunia usaha dan dunia industri yang relatif seimbang, bahkan lebih banyak dari SMK, maka kapasitas SMK dapat dilipatgandakan. Dengan semakin majunya pelayanan pendidikan SMK yang menghasilkan SDM yang berkualitas dapat membantu bangsa dan negara dalam pembangunan berbagai infrastruktur yang saat ini gencar dilakukan.
"Infrastruktur ini tidak akan ada artinya kalau tidak kita siapkan sumber daya manusianya yang nanti akan mengisi teknostruktur. Karena itulah tugas kita menyiapkan siswa-siswa SMK yang nantinya dapat mengisi teknostruktur dari infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah? tutur Muhadjir.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
