Jokowi Ingin Batam Tarik Banyak Investor

Pemerintah ingin menjadikan Batam dan sekitarnya sebagai wilayah yang memiliki daya saing yang lebih tinggi dan menarik bagi investor.

oleh Septian Deny diperbarui 13 Des 2018, 13:29 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo berdiskusi dengan masyarakat kreatif Bandung di Simpul Space, BandungSabtu (10/11). Jokowi berdialog dengan masyarakat kreatif Bandung dalam upaya mengembangkan ekonomi digital. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus menciptakan terobosan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dengan memperkuat poros maritim nasional, meningkatkan produktivitas dan kapasitas sumber daya manusia. Salah satunya di wilayah Batam, Kepulauan Riau.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah ingin menjadikan Batam dan sekitarnya sebagai wilayah yang memiliki daya saing yang lebih tinggi dan menarik bagi investor.

"Kita ingin Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya saing untuk kawasan ekonomi dan daya tarik untuk investor," ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Jokowi menambahkan, dengan dikembangkannya berbagai sektor di wilayah Batam diharapkan terciptanya sebuah kawasan yang lebih potensial.

"Saya kira perlu dikelola lebih profesional lagi sehingga Batam menjadi sebuah kawasan yang benar-benar bisa kita kembangkan, terutama untuk sentra industri. Pada saat terakhir saya ke Batam, saya melihat sendiri potensinya yang sangat besar, tapi mungkin di sisi kecepatan pelayanan yang paling banyak memang keluhan di bidang urusan pertanahan," kata dia.

Sebagai informasi, pembahasan mengenai pengembangan kawasan Batam ini telah dilakukan beberapa kali dalam rapat terbatas (ratas).‎ Dalam ratas kemarin, Presiden Jokowi meminta laporan mengenai perkembangan wilayah Batam dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mulai dari proses yang berkaitan dengan perizinan, pembangunan infrastruktur, hingga kepastian hukum bagi para investor.

Sebelumnya, pada rapat terakhir pada 30 Maret 2017, Jokowi juga telah menekankan agar Batam yang telah berkembang menjadi suatu kawasan industri untuk ditata ulang agar dapat semakin bersaing dengan kawasan lainnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Menko Darmin Pastikan BP Batam Tak Dibubarkan

Menko Perekonomian Darmian Nasution saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/9/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution memberikan penjelasan mengenai penghilangan dualisme BP (Badan Pengusahaan) Batam. Penghilangan dualisme ini dilakukan dengan menyatukan kepemimpinan.

"Kenapa sih orang bilang dibubarkan-dibubarkan? Saya kan sudah jelaskan baik-baik tadi di Istana. Bahwa memang, Presiden, Wapres menganggap dualismenya belum selesai," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

"Namanya dualisme, ya, cara satu-satunya paling efektif ya dijadikan satu. Satunya bagaimana? BP Batam masih tetap ada. Tapi dirangkap dengan walikota," sambungnya.

Menko Darmin melanjutkan, dengan adanya penjelasan ini tidak ada lagi anggapan bahwa pemerintah membubarkan BP Batam. Dalam hal ini, pemerintah hanya ingin menghilangkan dualisme sehingga lebih sederhana.

"Tidak bubar. BP Batam ketuanya dirangkap oleh walikota. Aneh lah kalau ada yang membayangkan (BP Batam) tidak ada. Pertimbangannya ya supaya tidak ada dualisme saja. Sederhana saja kok," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah akan menghapus Badan Pengusahaan (BP) Batam dan mengalihkan kewenangannya ke Pemerintah Kota Batam. Hal ini usai pemerintah mendapat laporan dari dunia usaha dan keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait dualisme di Batam.

"Tadi Presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu, tidak boleh dua. Segera hilang," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution seperti dikutip dari Setkab usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Pengembangan Batam, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/12).

Mengenai masalah perizinan, menurut Menko Darmin, dari sekarang pun sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di sana. Ditegaskan Menko Darmin, pengalihan kewenangan BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam itu akan dilaksanakan segera.

Saat ini masih harus ada pencatatan macam-macam yang harus diselesaikan dan disiapkan legalnya. Namun, Menko Darmin meyakinkan, akan diselesaikan segera.

"Kita akan usahakan ya begitu tahun baru sudah satu tangan," tegasnya.

Saat ditanya apakah dengan demikian BP Batam dibubarkan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, menjawab singkat, "Lebih kurang akan begitu."

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya