DPP Pecat Ketua PAN Kalsel yang Dukung Jokowi-Ma'ruf

Eddy mengatakan bahwa alasan DPW PAN Kalsel mendukung Jokowi-Ma'ruf tidak bisa diterima.

oleh Liputan6.com diperbarui 14 Des 2018, 09:09 WIB
Pengurus DPW PAN Provinsi Kalimantan Selatan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Jokowi-Ma'ruf Amin (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) resmi memecat Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan (Kalsel)  Muhidin. Pemecatan dilakukan usai Muhidin mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"DPP tegas dengan memberhentikan Ketua DPW Kalsel," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/12/2018).

Eddy mengatakan bahwa alasan DPW PAN Kalsel mendukung Jokowi-Ma'ruf tidak bisa diterima. Karena itu, PAN akan segera merombak kepengurusan PAN Kalsel. 

Dihubungi terpisah, Wasekjen PAN Saleh Partoanan Daulay mengatakan DPP memang harus mengambil sikap tegas. Semua itu, kata dia dilakukan untuk menjaga kehormatan partai. 

"Ini dilakukan agar hal semacam ini tidak melebar. Selain itu, disiplin dan kehormatan partai juga sangat perlu dijaga," kata Saleh saat dihubungi merdeka.com, Jumat (14/12/2018).

Saleh mengaku kaget dengan deklarasi tersebut. Sebab, kata dia, tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa DPW Kalsel dukung Jokowi-Ma'ruf.

"DPP PAN juga sangat terkejut dengan deklarasi itu. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada riak-riak juga sebelumnya. Karena itulah maka perlu didalami alasannya," ucapnya.

 


Sejumlah Alasan

Sebelumnya diberitakan, Pengurus PAN Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Pengalihan dukungan dari Prabowo-Sandiaga ke Jokowi-Ma'ruf itu langsung disampaikan Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan Muhidin.

"Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan," ujar Muhidin, dalam keterangannya, Minggu (9/12/2018).

Ada sejumlah alasan pihaknya mengalihkan dukungan kepada Jokowi-Kiai Ma'ruf. Namun utamanya, masih kata dia, adalah bahwa mereka tak berani berbeda dengan mayoritas masyarakat di provinsi itu. Semua mampu melihat dan merasakan kerja pembangunan di era Jokowi.

"Pembangunan harus dilakukan dua periode. Karena kalau hanya satu kali, program pemerintah tidak maksimal. Contohnya saya menjabat Walikota Banjarmasin di 2 periode, bisa membangun Banjarmasin," ungkap Muhidin.

Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video pilihan di bawah ini: 

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya