Humas Polri Konsolidasi Wujudkan Pemilu 2019 Damai

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memimpin jalannya acara terkait Pemilu 2019 itu.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 17 Des 2018, 10:16 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat hadir dalam acara konsolidasi demi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2019 damai. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Divisi Humas Polri menggelar konsolidasi demi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2019 damai. Seluruh jajaran dari pelosok wilayah Indonesia pun hadir dalam kegiatan tersebut.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memimpin jalannya acara terkait Pemilu 2019 itu. Pada pidatonya, dia menyampaikan, Polri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan era teknologi informasi masa kini.

"Ini juga harus kita tangkap. Banyak pengamat yang mengatakan, siapa yang tidak menangkap perkembangan ini maka individu, kelompok, organisasi, negara, pasti akan kalah di era yang makin kompetitif saat ini," tutur Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018).

Dalam konteks Polri, lanjut dia, adaptasi tersebut tentu demi kepentingan Polri untuk memperkuat sistem informasi, komunikasi, hingga tata cara kerja internal.

"Termasuk membangun opini publik, baik untuk diri Polri sendiri. Karena kita tahu sejak 98 Indonesia bergerak ke demokrasi liberal, kebebasan. Ditandai dengan parlemen civil society, media, masyarakat kritis, dan seterusnya. Freedom, kebebasan. Nah ini membuat gaya kita juga berubah dari sistem polisi di tengah sistem politik semi otoriter, semi demokrasi, mengarah ke liberal demokrasi yabg lebih bebas," jelas dia.

Menurut dia, kunci sebuah organisasi untuk bertahan adalah dengan mendapatkan kepercayaan publik. Di sinilah Divisi Humas Polri berperan dalam memberikan informasi ke masyarakat, termasuk kemampuan manajemen menghadapi media.

Dalam upaya membangun kepercayaan publik, Tito membangun konsep yang dinamakan Promoter. Polri berbenah dalam menaikkan kinerja khususnya pelayanan publik, profesionalisme, penegakan hukum, pemeliharaan situasi kamtibnas, mengubah budaya negstif seperti perilaku koruptif, arogan kekuasaan, hingga penggunaan kekerasan berlebih.

"Opini publik sangat dipengaruhi media massa. Oleh karena itu, peran penting humas di situ. Humas memiliki tugas kompleks, pertama bagaimana bisa memanage media dalam membangun kepercayaan publik kepada Polri, agar Polri bisa survive. Kalau gagal, akan sulit survive, organisasi manapun," Tito menandaskan dalam konsolidasi terkait Pemilu 2019.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Penjaga Keamanan Internet

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal (Liputan6.com/ Nafiysul Qodar)

Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal menambahkan, tugas humas kini meningkat yakni sebagai penjaga keamanan berseragam di internet.

"Pelaku kejahatan siber, penyebar pornografi, hoaks, black campaign, isu SARA, terlebih menjelang Pemilu 2019 yang barang tentu mengeluarkan dampak polarisasi di masyarakat Indonesia," ujar Iqbal.

Oleh karena itu, Humas Polri akan lebih aktif memantau pergerakan negatif di internet. Sebab, gangguan Kamtibnas di dunia maya faktanya juga berdampak ke dunia nyata.

"Beragam kata tidak pantas mudah diakses. Ini menjadi sarana emosi negatif. Memudahkan orang bertengkar jarang jauh. Internet menghadirkan Sengkuni yang dulu hanya ada di cerita Mahabarata," Iqbal menandaskan.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Humas Polri seluruh Indonesia. Termasuk 67 perwakilan Kasubag Humas Polres dari Sabang sampai Merauke.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya